KPK Tegaskan SDA Sektor Paling Rawan Korupsi

KPK Tegaskan SDA Sektor Paling Rawan Korupsi
Ilustrasi tambang batu bara. ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / FER Selasa, 16 Juli 2019 | 19:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang paling rawan terjadinya korupsi. Hal ini yang menjadikan sektor sumber daya alam sebagai salah satu fokus utama KPK.

"Karena dia paling banyak korupsi, karena di setiap banyak uang itu di situ ada potensi korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, d‎alam diskusi 'Quo Vadis Korupsi Sumber Daya Alam Indonesia' di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Syarif mengatakan, SDA merupakan sektor yang paling sering terjadinya state capture atau negara mengorupsi negara. State capture merupakan sebuah aktivitas mengkooptasi, mengintervensi, dan mendominasi kebijakan negara melalui suap dan tekanan. State capture di sektor SDA dinilai terjadi sejak awal perencanaan.

"Di setiap sumber daya alam itu paling banyak. Sehingga dirancang dari awal untuk dicuri itu barang untuk kepentingan pribadi. Jadi dengan negara, dengan kekuasaan yang ada padanya, dia mengambil itu yang seharusnya untuk bagian negara diambil untuk dirinya," kata Syarif.

Syarif mencontohkan, state capture yang terjadi di sektor SDA. Salah satunya korupsi di sektor kehutanan yang menjerat mantan Bupati Pelalawan, Riau, Tengku Azmun Jaafar.

"Contoh kalau di bidang hutan Tengku Azmul Jaafar, Bupati Pelalawan ini mengeluarkan mungkin 20 izin pemanfaatan hutan, tapi 8 izin untuk keluarganya sendiri. Itu contoh biasa," ungkap Syarif.

Menurut Syarif, penanganan kasus korupsi di sektor SDA lebih sulit ketimbang korupsi di sektor anggaran. Hal ini lantaran korupsi di sektor SDA berkaitan dengan penerimaan negara.

"Kalau APBN-APBD gampang diukur. Proyek perumahan pegawai negeri Rp 1 miliar. Kita hitung saja setelah jadi, ah pasti menipu, pasti harga ini oleh ahli diukur paling banter Rp 600 juta. Itu bisa kita ukur. Kerugian negaranya bisa kita mintakan. Tapi kalau dari segi pendapatan, itu tidak bisa eksak, seperti itu. Berapa royalti dari batubara, nikel, emas, hanya yang punya tambang dan pemerintah yang punya kewenangan pengawasan tentang itu yang tahu," tandas Syarif.



Sumber: Suara Pembaruan