Ketua KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Selesai di Periode Kedua Jokowi

Ketua KPK Berharap Kasus Novel Baswedan Selesai di Periode Kedua Jokowi
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan di Jakarta, Selasa (29/1), KPK sudah mengeluarkan panduan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Fuska Sani Evani / FMB Rabu, 17 Juli 2019 | 10:31 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap pimpinan KPK yang mendaftar kembali atau petahana lolos dalam seleksi calon pimpinan (Capim) KPK untuk periode 2019-2023.

Dengan terpilih kembali, menurut Agus, terjadi kesinambungan program antara periode saat ini dan masa mendatang.

“Dengan terpilihnya Capim yang lama maka program pemberantasan korupsi bisa terus dikawal. Ada tiga pimpinan KPK sekarang yang mendaftar. Saya berharap satu atau dua dari nama tersebut terpilih sebagai pimpinan KPK yang baru," ucap Agus Rahardjo di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (16/7/2019).

Diketahui, tiga komisioner KPK periode 2015-2019 yakni Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan dan Laode M Syarif kembali mendaftar Capim KPK.

Meski begitu, Agus menyerahkan sepenuhnya proses seleksi Capim KPK tersebut kepada Panitia Seleksi (Pansel). "Saya hanya menyampaikan harapan. Masalah terpilih kembali, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pansel dengan persetujuan Presiden dan DPR," ujarnya.

Dengan terpilihnya kembali Ir Joko Widodo sebagai Presiden RI, Agus juga melihat hal ini sebagai peluang besar untuk menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas dan agenda penting pemerintah, karena dimulai dari berjalannya penegakan hukum tersebut, akan berdampak pada peningkatan investasi dan kepercayaan publik.

"Salah satunya bagaimana menyelesaikan kasus Novel Baswedan, kami berharap ada perhatian," harapnya.

Peristiwa penyerangan terhadap Novel terjadi di Jalan Deposito RT 03 RW 10, dekat Masjid Al Ikhsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017 lalu. Ketika Novel selesai melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al Ikhsan, tiba-tiba diduga ada dua orang laki-laki tak dikenal menggunakan sepeda motor menghampirinya dan langsung menyiram cairan asam sulfat ke arah mukanya. Akibatnya Novel mengalami luka diduga terbakar di mata kanan dan kiri, serta luka di dahi sebelah kiri karena terbentur pohon saat mencari air untuk membasuh muka. Setelah menjalankan aksinya, pelaku melarikan diri. Hingga saat ini, pelakunya belum tertangkap.

Agus juga mengatakan selama ini, selain masalah penindakan KPK juga aktif melakukan pendampingan ke pemerintah daerah. KPK terus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

KPK juga berharap peran aktif masyarakat untuk ikut melaporkan kasus korupsi di sekitarnya. "Kalau lihat di media banyak pejabat di daerah yang terkena OTT. Sebagian besar berdasarkan laporan dari masyarakat, laporan dari orang dekat pelaku. Hal itu menunjukkan masih ada persoalan hukum yang harus terus dibenahi," katanya.

Sedang untuk mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Agus juga menyapaikan bahwa salah satu strateginya adalah dengan pembayaran pajak dan retribusi secara online.

Agus mengatakan sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik yang dimaksud menggunakan alat rekam pada transaksi usaha. Seperti penggunaan Tapping Device Machine untuk jenis wajib pungut pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan. Dengan begitu, penerimaan pajak dan retribusi di wilayah DIY bisa optimal.

"Soal anggaran, yang tahu tidak hanya pemerintah dan Dewan, rakyat juga harus tahu seluk beluk anggaran. Jadi perlu adanya pengawasan," ujarnya.

Menurutnya, pembayaran retribusi dan pajak secara online bertujuan untuk mengurangi tingkat kebocoran dan pelanggaran. Sistem pemantauan penerimaan pajak daerah berbasis elektronik menggunakan alat rekam pada transaksi usaha, seperti penggunaan Tapping Device Machine untuk jenis Wajib Pungut Pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan.

"Apakah sumber air hotel dari PDAM atau air dalam? Sudah bayar pajak atau belum? Saat diterapkan di Jakarta, ternyata banyak yang tidak memenuhi kewajibannya," kata Agus.

Dia mengatakan, jika penerimaan PAD di DIY bisa lebih optimal hal itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agus juga mengatakan jika implementasi sistem online tidak hanya terkait retribusi, tetapi juga e-planning dan e-budgeting. KPK pun mendorong penggunaan e-budgeting dan perbaikan pengelolaan aset daerah di wilayah DIY. "Banyak aset daerah yang tidak dikelola dengan baik. Padahal aset daerah masih bisa dioptimalkan apakah disewakan kepada pihak ketiga dan sebagainya," katanya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubbuwono X membenarkan pendapat Ketua KPK. Reformasi perpajakan pada era globalisasi yang berbasis e-pajak saat ini sangat diperlukan. Sistem pemungutan pajak yang berbasis e-pajak merupakan inovasi yang efektif dan tepat, dimana dalam sistem pajak online ini bisa menghemat untuk anggaran penyediaan tenaga kerja manual.

"Sistem elektonik harus dilakukan tanpa mengesampingkan aspek legal berupa Perda yang lebih sederhana, menyeluruh dan memiliki supremasi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum," katanya.

Sultan berharap, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan harus lebih bersifat inovatif daripada menonjolkan sisi punishment. Dengan begitu, diharapkan sistem perpajakan daerah maupun pusat tidak ketinggalan jaman dan cenderung kuna sehingga memiliki daya saing. "Perda-Perda harus dibuat efektif, bukannya membuat aturan yang berbelit belit, khususnya tentang investasi dan perijinannya," katanya.

Peningkatan PAD, kata Sultan, bisa dilakukan dengan cara antara lain menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal terkait dengan lemahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, salah satu faktornya adalah kecenderungan masyarakat yang jarang melihat hasil riil dari pajak yang dibayarkan.



Sumber: Suara Pembaruan