KPK Diminta Periksa Manajemen Garuda

KPK Diminta Periksa Manajemen Garuda
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal ( Foto: beritasatu photo / defrizal )
Feriawan Hidayat / FER Rabu, 17 Juli 2019 | 15:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Aliansi kepemudaan yang menamakan dirinya sebagai Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (Himmah), mendesak kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk segera meminta kembali laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) yang sebelumnya dibuat pada 31 Maret 2019 yang lalu.

Dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (17/7/2019), Pimpinan Pusat (PP) Himmah, Aminullah Siagian, meminta segera kepada PT Garuda Indonesia untuk memenuhi permintaan dari pihak OJK dan BEI menyajikan kembali laporan keuangannya selambat-lambatnya 26 Juli 2019 mendatang.

PP Himmah beralasan, permintaan OJK dan BEI tersebut telah sesuai dengan pelanggaran ketentuan nomor III.1.2 Peraturan BEI tentang kewajiban menyampaikan informasi yang mengatur mengenai Laporan Keuangan serta pelanggaran terhadap Pasal 69 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Bapepam dan LK nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik.

"Pengenaan sanksi dan permintaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan interim PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, per 31 Maret 2019 serta permintaan melakukan public expose insidentil oleh OJK dan BEI,” kata Aminullah.

"Hal ini wajib dilakukan PT Garuda Indonesia, karena dalam rangka menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri pasar podal Indonesia," tambah Aminullah.

Selain itu, PP Himmah juga mendesak Garuda Indonesia untuk segera menurunkan tarif tiketnya agar bisa dijangkau masyarakat luas. Mahalnya tiket Garuda serta laporan keuangan yang dipercantik, telah membuat masyarakat Indonesia hilang kepercayaan terhadap maskapai pelat merah tersebut.

"Sehubungan dengan naiknya tarif tiket penerbangan maka laporan keuangan wajib ditinjau dan diperhatikan sebaik mungkin, agar dapat mengeluarkan kebijakan yang bermasyarakat dan dapat dijalankan bersama”, tegas Aminullah.

Aminullah juga mendorong KPK untuk segera masuk kedalam permasalahan ini. Pihaknya menduga, pembuatan laporan keuangan Garuda ada unsur pidana korupsi.

"Saya berharap KPK segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Saya menduga ada unsur korupsi didalamnya. Jadi, KPK tidak usah ragu-ragu. Segera tangkap seluruh manajemen Garuda yang bermain di belakangnya," pungkas Aminullah.

 



Sumber: BeritaSatu.com