Kasus Bowo Sidik, KPK Ultimatum Adik Nazaruddin

Kasus Bowo Sidik, KPK Ultimatum Adik Nazaruddin
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Rabu, 17 Juli 2019 | 18:04 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Korupsi (KPK) mengultimatum Muhajidin Nur Hasyim untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso pada hari ini. Peringatan keras ini disampaikan KPK lantaran Muhajidin yang merupakan adik dari mantan Bendum Partai Demokrat, M Nazaruddin itu telah dua kali mangkir dari pemeriksaan penyidik, yakni pada Jumat (5/7) dan Senin (15/7).

Dalam dua jadwal pemeriksaan itu, keterangan Muhajidin sedianya digunakan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, anak buah Bowo yang juga petinggi PT Inersia.

"KPK mengingatkan agar saksi Muhajidin Nur Hasyim memenuhi panggilan penyidik dalam perkara suap terkait kerjasama di bidang pelayaran dan gratifikasi yang berhub dengan jabatan dengan tersangka BSP (Bowo Sidik Pangarso) dan IND (Indung)," kata Jubir KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (17/7/2019).

Setelah dua kali mangkir tanpa alasan yang jelas, Muhajidin berjanji akan memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Untuk itu, KPK mengingatkan Muhajidin yang juga caleg dari Partai Gerindra itu memenuhi janjinya.

"Apalagi sebelumnya yang bersangkutan telah menyampaikan kesediaan hadir hari ini setelah tidak dapat hadir pada dua panggilan sebelumnya, yaitu, 5 Juli dan 15 Juli 2019," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Gratifikasi yang diterima Bowo tersebut diduga terkait pengurusan di BUMN, hingga soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah. Secara total, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.



Sumber: Suara Pembaruan