Hukuman Diperberat, Idrus Marham Bakal Ajukan Kasasi

Hukuman Diperberat, Idrus Marham Bakal Ajukan Kasasi
Tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Idrus Marham menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka mantan Dirut PLN Sofyan Basir terkait kasus dugaan korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / YUD Kamis, 18 Juli 2019 | 16:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Sekjen Partai Golkar yang juga terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham memastikan akan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperberat hukumannya.

Dalam amar putusannya, PT DKI Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial tersebut. Selain itu PT DKI juga memperberat hukuman Idrus menjadi lima tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Kami akan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena majelis banding tidak mencermati fakta hukum yg sebenarnya terjadi dan telah keliru dalam menerapkan hukum yang tepat untuk klien saya, Saudara Idrus Marham," kata Samsul Huda, kuasa hukum Idrus saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2019).

Kasasi ini diajukan lantaran Samsul Huda menilai putusan PT DKI yang membatalkan putusan Pengadilan Tipikor merupakan putusan yang fatal. Menurutnya, Pengadilan Tipikor sebagai Pengadilan tingkat pertama yang telah menyidangkan perkara ini berhari-hari dengan menguji dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, bukti-bukti tertulis atau optik yang lain, seharusnya lebih paham posisi kasusnya.

"Makanya kami heran, bagaimana pengadilan banding yang tidak tahu fakta sidang bisa membatalkan putusan tingkat pertama," katanya.

Selain itu, Samsul menilai PT DKI juga telah salah dalam menerapkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor terhadap Idrus Marham. Samsul meyakini Idrus seharusnya dibebaskan atau setidak2nya diterapkan Pasal 11 UU Tipikor.

"Karena Idrus Marham pasif saja dan namanya dicatut oleh Eni Saragih untuk mendapatkan uang dari Johannes Kotjo. Ini bersesuaian dengan unsur Pasal 11, karena Idrus Marham tidak tahu menahu urusan PLTU Riau ini. Hanya diajak-ajak saja oleh Eni Saragih," katanya.

Lebih jauh, dalam memori Kasasi yang akan diajukan pihaknya ke MA, Samsul Huda menyatakan akan kembali mengkoreksi fakta-fakta yang tidak benar yang tetap dipakai sebagai dasar untuk memutus perkara. Menurutnya, hal tersebut berakibat salah dalam menerapkan hukum.

"Kami akan terus mencari keadilan yang hakiki di Mahkamah Agung RI," katanya.

Diketahui, PT DKI memperberat hukuman terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham menjadi lima tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Sekjen Partai Golkar itu.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Idrus Marham dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," demikian bunyi amar putusan banding seperti dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (18/7). Putusan banding itu dibacakan Majelis Hakim Banding yang diketuai oleh I Nyoman Sutama, sedangkan Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, masing-masing sebagai anggota majelis pada Selasa (9/7) lalu.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap Idrus Marham. Majelis Hakim menyatakan Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih telah menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan Idrus terbukti bersama-sama Eni Saragih menerima suap Rp 2,250 miliar dari Johannes Kotjo. Suap tersebut diberikan agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya digarap PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Awalnya, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU. Namun, lantaran tidak ada tanggapan dari PLN, Kotjo menemui Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu Setya Novanto untuk meminta bantuan agar dipertemukan dengan pihak PLN.

Menyanggupi permintaan Kotjo, Novanto mengenalkan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi. Dalam upayanya membantu Kotjo, Eni pun bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Saat itu, Idrus menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar setelah Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Tak hanya itu, Idrus sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar mengetahui dan mengarahkan Eni selaku Bendahara Munaslub Partai Golkar untuk meminta uang US$ 2,5 juta kepada Kotjo yang digunakan untuk keperluan Munaslub Golkar. Mantan Menteri Sosial itu juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan suami Eni Saragih, Al Khadziq yang sedang mengikuti pemilihan kepala daerah Temanggung.



Sumber: Suara Pembaruan