KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham, menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 23 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Kamis, 18 Juli 2019 | 17:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi Kasasi yang diajukan mantan Sekjen Partai Golkar yang juga terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI. Diketahui PT DKI memperberat hukuman Idrus Marham menjadi 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Sosial tersebut.

"Jika benar pihak terdakwa mengajukan Kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (17/7/2019).

Febri mengatakan, KPK telah menerima putusan lengkap Putusan PT DKI Jakarta terkait dengan putusan banding terhadap terdakwa Idrus Marham. KPK menghargai pengadilan yang telah menerima Banding yang diajukan KPK. Putusan PT DKI ini menegaskan Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Saat ini, kata Febri, KPK sedang mempelajari putusan tersebut untuk menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak.

"Secara substansi, putusan ini sesuai dengan Tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Jadi bukan Pasal 11 sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," katanya.

Di sisi lain, KPK mengapresiasi Pengadilan yancepat merampungkan dokumen putusan dan mengirimkannya kepada Lembaga Antikorupsi. Dikatakan, kerja cepat Pengadilan ini membantu KPK dan juga pihak terkait untuk bisa memahami secara lebih dalam. "Terutama bagaimana pertimbangan hakim sekaligus sebagai kebutuhan analisis apakah akan dilakukan upaya hukum atau tidak," katanya.

Sebelumnya, Samsul Huda, kuasa hukum Idrus Marham memastikan pihaknya akan mengajukan Kasasi ke MA atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Kasasi ini diajukan lantaran Idrus Marham dan kuasa hukumnya menilai PT DKI tidak mencermati fakta hukum yang sebenarnya terjadi dan telah keliru dalam menerapkan hukum yang tepat.

"Kami akan terus mencari keadilan yang hakiki di Mahkamah Agung RI," katanya.

Diketahui, PT DKI memperberat hukuman terdakwa perkara suap proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham menjadi lima tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Sekjen Partai Golkar itu.

Putusan banding itu dibacakan Majelis Hakim Banding yang diketuai oleh I Nyoman Sutama, sedangkan Mohammad Zubaidi Rahmat dan Achmad Yusak, masing-masing sebagai anggota majelis pada Selasa (9/7) lalu.



Sumber: Suara Pembaruan