KPK Kecewa TGPF Justru Sudutkan Novel

KPK Kecewa TGPF Justru Sudutkan Novel
Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal (tengah) menerima laporan investigasi dari Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Novel Baswedan, Nur Kholis (dua kiri) dan Anggota TGPF Hendardi (dua kanan) saat rilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Jumat, 19 Juli 2019 | 11:14 WIB

Novel Disebut Gunakan Kewenangan Berlebih, KPK: dari Mana TPF Tahu Persepsi Pelaku?

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kecewa atas kerja Tim Pencari Fakta (TPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang gagal mengungkap pelaku teror terhadap Novel Baswedan. Tim yang telah bekerja selama enam bulan itu bahkan tak membuat terang kasus penyerangan dengan air keras terhadap Novel yang terjadi pada 11 April 2017 silam. Kekecewaan KPK semakin bertambah lantaran TPF justru menyudutkan Novel sebagai korban. Dalam pernyataannya, TPF menduga sejumlah kemungkinan di balik teror air keras kepada penyidik senior KPK tersebut. Salah satunya Novel diduga menggunakan kewenangan secara berlebihan dalam menangani sejumlah perkara korupsi.

"Kekecewaan terhadap hasil yang belum menemukan pelaku penyerangan tersebut itu rasanya bertambah ketika yang kami dengar justru ada penggunaan istilah excessive use of power (penggunaan kewenangan berlebih)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/7/2019) malam.

Febri mengatakan, setelah dicermati, dugaan TPF mengenai penggunaan kewenangan berlebih merupakan persepsi dari pelaku teror. Dengan pernyataan tersebut, TPF secara logika menyebut Novel diteror oleh pelaku yang merasa keberatan atau marah karena adanya dugaan penggunaan kewenangan berlebih. KPK pun mempertanyakan landasan TPF mengetahui persepsi pelaku.

"Pertanyaannya dari mana tim pencari fakta tahu persepsi dari pelaku? Apakah TPF sudah memeriksa terhadap pelaku sehingga mengambil kesimpulan itu?," kata Febri.

KPK mempertanyakan dasar dari pengambilan kesimpulan tersebut. Febri mengatakan TPF tidak menjelaskan secara terang benderang kepada publik dasar dari dugaan penggunaan wewenang secara berlebih.

"Atau itu hanya diambil sebagai kesimpulan yang dasarnya kita tidak tahu. Ini tidak terjelaskan kepada publik," katanya.

KPK memastikan dalam penanganan perkara, termasuk perkara e-KTP, perkara mantan Ketua MK Akil Mochtar, perkara Buol dan lainnya tidak hanya ditangani oleh satu orang atau satu satgas. Bahkan, penanganan sebuah perkara di KPK terdapat proses penyelidikan dan penuntutan. Apalagi, perkara-perkara yang disebut TPF sebagai perkara yang diduga menjadi latar belakang penyerangan telah berkekuatan hukum tetap semuanya.

"Tidak ada istilah excessive use of power yang dilakukan dalam proses itu. Jadi kami pastikan semuanya berjalan sesuai hukum acara, karena kalau ada yang keberatan dengan misalnya dengan pelanggaran yang ada, maka itu bisa mengajukan praperadilan atau gugatan dan perlawanan hukum, dan itu tidak pernah kami temukan putusannya sampai dengan saat ini," katanya.

KPK menyayangkan pernyataan TPF yang menyebut adanya dugaan penggunaan kewenangan berlebih oleh Novel. Alih-alih membuat terang kasus atau mengungkap pelaku, TPF justru menyerang dan menyudutkan Novel yang merupakan korban teror.

"Atau menjadikan Novel korban lebih dari satu kali. Jangan sampai ada isu yang membuat Novel menjadi korban berkali kali," katanya.

Febri menekankan, bagi KPK ini teror terhadap Novel merupakan serangan terhadap penegak hukum yang sedang bekerja memberantas korupsi. Dikatakan penyerangan ini bahkan serangan kepada KPK secara institusi.
"Kalau (kasus) ini tidak clear, maka bukan tidak mungkin teror lain yang diterima pegawai dan pimpinan KPK lain akan tidak terungkap dan terulang," katanya.

Diketahui, dalam konferensi pers di Mabes Polri Jubir Tim Pakar, Nur Kholis mengatakan teror terhadap Novel diduga sebagai bentuk balas dendam atas penanganan kasus yang dilakukan Novel. Menurutnya, teror ini diduga disebabkan adanya penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power. Atas dasar itu, Tim Fakta merekomendasikan kepada Kapolri untuk mendalami probabilitas motif sekurang-kurangnya 6 kasus high profile yang ditangani oleh korban mulai dari kasus e-KTP, kasus Buol, kasus Ketua MK hingga kasus yang yang tidak dalam penanganan KPK namun memiliki potensi terlibat penyerangan terhadap Novel.



Sumber: Suara Pembaruan