Diperiksa KPK, Ini yang Dibeberkan Rizal Ramli

Diperiksa KPK, Ini yang Dibeberkan Rizal Ramli
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan usai memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus BLBI di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019). Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dipanggil KPK terkait kapasitasnya sebagai Ketua KKSK periode 2000-2001. ( Foto: ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja )
Fana Suparman / JAS Jumat, 19 Juli 2019 | 16:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Rizal Ramli rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/7/2019).

Rizal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang menjerat pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Usai diperiksa penyidik, ekonom senior ini membeberkan mengenai awal mula munculnya BLBI) hingga terbitnya SKL. Dituturkannya, BLBI bermula dari krisis ekonomi yang terjadi pada 1998. Krisis ini dipicu lantaran utang swasta di Indonesia yang sangat besar.

"Ada satu Grup Sinarmas pada waktu itu sangat ekspansif terbitkan bon 8 miliar dolar AS ternyata enggak mampu bayar kuponnya. Jadi default yang lain-lainnya. Utang pemerintah sama utang swasta juga devault," kata Rizal di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Lantaran utang yang banyak, pihak swasta itu mendapatkan pinjaman dari bank yang berada di grup-grup perusahaan swasta itu sendiri. Rizal menuturkan, jumlah pinjaman yang diberikan pun sangat besar karena memang pada waktu itu belum ada regulasi batasan jumlah pinjaman pada internal grup perusahaan swasta.

Kemudian, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia menaikkan bunga bank dari 18 persen menjadi 80 persen. Kondisi tersebut membuat perusahaan tak mampu membayar utang ke bank.

"Tapi kenapa perusahaan-perusahaan ini dapat kredit dari bank, akhirnya bank kolaps semua, yang gede-gede semua. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik apa yang disebut dengan dana BLBI," katanya.

Mantan Menko Maritim ini melanjutkan, kucuran dana BLBI saat itu mencapai miliaran dolar AS dengan kurs sekitar Rp 10.000 per dolar AS.

Bank-bank yang mendapat suntikan BLBI seharusnya membayar utang mereka secara tunai. Namun, saat era Presiden BJ Habibie, terdapat kebijakan utang dapat dibayarkan dengan menggunakan aset. Persoalannya, kata Rizal, banyak bank penerima BLBI yang membayar dengan menggunakan aset yang nilainya tidak sepadan atau bahkan tidak clean and clear.

"Esensinya utang ini harusnya tunai bayarnya tunai, tetapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Subianto sama Kepala BPPN, waktu itu Glenn Yusuf, dilobi supaya enggak usah bayar tunai tapi bayar aset," ungkap Rizal.

"Nah kalau pengusahanya benar, lurus, dia serahkan aset yang bagus-bagus, tetapi ada juga yang bandel kan, dibilangnya aset ini bagus padahal belum atau aset busuk atau setengah busuk atau belum clean and clear. Misalnya tanah, padahal surat-suratnya belum jelas, tetapi dimasukkan sebagai aset," kata Rizal.

Ketika itu, kata Rizal, BPPN meminta Lehman Brothers, bank investasi raksasa asal Amerika, melakukan valuasi. Namun kata Rizal, valuasi yang dilakukan Lehman Brothers cenderung sembrono.

"Masa dalam waktu satu bulan dia udah bisa lakukan penilaian terhadap nilai aset dari ratusan perusahaan sehingga banyak kasus-kasus di mana mengaku sudah menyerahkan aset segini kenyataannya tidak segitu," kata Rizal.

Rizal meyakini bila saat itu BLBI tetap dianggap sebagai utang yang harus dibayar tunai, pemerintah tak akan merugi. Hal ini lantaran utang tersebut jika tidak dibayar akan terus ada bunga. ‎"Tapi karena dibayar dengan‎ aset, bisa masalah seperti sekarang," kata Rizal.

Pada tahun 2000, Rizal lalu diangkat menjadi Menko Ekuin. Rizal yang langsung mempelajari kasus BLBI menilai posisi pemerintah Indonesia lemah sekali secara hukum. Karena itu Rizal membuat kebijakan agar semua konglomerat yang memiliki utang kepada pemerintah, dalam konteks BLBI harus menyerahkan personal guarantee.‎

"Artinya tanggung jawab terhadap utang itu tidak hanya berhenti di dia. Sampai cucu sampai anaknya sama cucunya nggak bisa lolos. Agar bargaining (daya tawar) pemerintah Indonesia kuat. Saya minta waktu itu Kepala BPPN, Edwin Gerungan sudah uber (mengejar) semuanya. Yang punya utang BLBI harus menyerahkan personal guarantee," kata Rizal.

Rizal mengaku tetap memberlakukan kebijakan tersebut, meski ditolak obligor. Namun setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak lagi jadi presiden, aturan tersebut kembali lagi seperti sebelumnya.

"Pemerintah Gus Dur jatuh diganti sama pemerintahan berikutnya, eh dibalikin lagi itu (soal) personal guarantee. Pemerintah Indonesia posisinya jadi lemah lagi," tutur Rizal.

"Jadi kalau ada perdebatan hari ini tentang misrepresentasi dan lain-lain masalahnya ya itu tadi. Pertama karena utang diubah jadi diganti dengan pembayaran aset, yang kedua posisi bargaining yang Indonesia dibuat lemah. (Sudah) diberlakukan personal guarantee dicabut lagi," paparnya.

Untuk itu, Rizal menyerahkan penuh penanganan kasus SKL BLBI ini kepada KPK. Rizal berharap KPK segera menuntaskan kasus megakorupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun tersebut.

"Kasus BLBI ini kan sudah pulang tahun (bertahun-tahun) kasus Century udah berapa tahun? Seperti buah di pohon harusnya sudah matang, dibikin mengkal terus dibikin macam-macam lah. Karena mungkin ya kasus-kasus kayak begini kan yang kena yang terlibat tuh mereka yang berkuasa. Jadi saya minta KPK beranilah beresin mental, sudah matang enggak usah dibikin mengkal terus ya," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan