Perseteruan Menkumham dan Wali Kota Tangerang, DPR: Tak Arif dan Elok

Perseteruan Menkumham dan Wali Kota Tangerang, DPR: Tak Arif dan Elok
Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham Akan Cabut Laporan ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Yustinus Paat / WM Kamis, 18 Juli 2019 | 19:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly dengan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah, yang berawal dari saling sindir lalu saling melaporkan ke polisi, mengundang keprihatinan.

Pimpinan Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, kasus ini tidak elok hingga sampai ke publik. Menurut Mardani, polemik tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan bijaksana.

“Tidak elok dan arif lah pejabat publik baik level pusat atau daerah berseteru begini, sampai ke publik, bahkan ke polisi. Tiap pejabat baik level pusat atau daerah mesti punya akhlaq yang baik. Pemimpin harus menjadi panutan masyarakat,” ujar Mardani dalam keterangannya, Kamis (18/7/2019)

Legislator Fraksi PKS ini menyarankan, sebaiknya setiap masalah dapat didiskusikan dengan kepala dingin dan kembalikan segala permasalahan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Jangan sekali-kali mengikuti kemarahan dan ego subjektif masing-masing pihak.

"Sejuk kalau para pejabat menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan mengembalikan segala sesuatunya sesuai tata aturan dan prosesur yang berlaku,” ungkap Mardani.

Perseteruan antara Menkumham dan Wali Kota Tangerang berawal dari saling sindir. Yasonna menyebut Pemerintah Kota Tangerang menghambat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).

Lalu, menanggapi pernyataan itu, Wali Kota Arief lantas menghentikan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kemkumham Tangerang. Dan kemudian berujung keduanya saling melaporkan ke polisi untuk mengetahui siapa yang benar dan salah.

Mardani berharap, keduanya bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Menurut dia, tidak salah jika sesama pejabat saling meminta maaf karena meminta maaf adalah perbuatan para kesatria.

"Tapi memaafkan, adalah ciri manusia dewasa. Semoga persoalan ini segera selesai dan semua bisa fokus lagi melayani masyarakat. Presiden Jokowi atau Mendagri harusnya bisa memediasi masalah ini agar diselesaikan dengan sejuk dan mengikuti aturan yang ada," tutur dia.

Selain itu, Mardani mengatakan, kejadian ini menjadi pelajaran penting perlunya komunikasi dan kerja sama yang baik antar jajaran pelaksana pemerintahan.

“Sebagai pejabat yang utama dipikirkan adalah bagaimana bisa menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu sama-sama membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain ke depannya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com