Pengusutan Kasus Makar dan Penembakan Dinilai Bakal Mengendur

Pengusutan Kasus Makar dan Penembakan Dinilai Bakal Mengendur
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Mohammad Iqbal (kanan), bersama Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi (tengah), menggelar jumpa pers di Media Center Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 11 Juni 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Carlos KY Paath / WM Selasa, 16 Juli 2019 | 11:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pengusutan kasus makar serta penembakan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 dinilai bakal mengendur. Hal itu menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto .

“Apakah pengusutan kasus-kasus itu akan mengendur? Saya berkeyakinan akan mengendur. Bisa terjadi misalnya Kivlan Zen akan diberikan penanguhan. Tidak tertutup kemungkinan mengarah SP3, karena ini masih penyidikan,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus kepada SP, Selasa (16/7/2019).

Sebelum terjadinya pertemuan Jokowi dan Prabowo, menurut Petrus, penangguhan penahanan atas sejumlah orang telah dilakukan. Sebut saja penangguhan mantan perwira TNI Soenarko maupun Eggy Sudjana.

“Yang melakukan penahanan adalah Polri atas nama negara, tapi yang minta penangguhan penahanan, bahkan yang memberikan jaminan atas penangguhan adalah beberapa pejabat tinggi negara yang masih aktif dalam pemerintahan,” tukas Petrus.

Petrus mengungkap, Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan tidak memberikan toleransi kepada para perusuh 21-22 Mei 2019. Saat ini, lanjut Petrus, seluruh pihak bakal melihat konsistensi Jokowi tersebut.

“Sekarang kita mau lihat apakah presiden tetap konsisten dengan tidak ada komporomi terhadap perusuh, atau terjadi sebaliknya,” ujar Petrus.

Menurut Petrus, berbagai kasus makar hingga penembakan sepatutnya berlanjut ke pengadilan. Sebab, kasus makar misalnya, menyangkut kedaulatan dan wibawa negara.

“Harus ke pengadilan. Karena ini menyangkut kedaulatan negara, wibawa negara dan kekuatan sekelompok kecil yang berusaha menggantikan ideologi negara. Kita berharap Presiden Jokowi tidak boleh kompromi,” tegas Petrus.

Petrus juga menyinggung syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo. Salah satunya agar Rizieq Shihab dapat dipulangkan dari Arab Saudi ke Indonesia. Bagi Petrus, hal tersebut sangat tidak masuk diakal.

“Kita harap negara tidak terjebak dengan trik-trik yang dimainkan kelompok Prabowo,” ucap Juru Bicara Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) tersebut.

Petrus juga menyatakan, wajah penegakan hukum di Indonesia semestinya berubah pada periode kepemimpinan Jokowi sebagai presiden.

“Karena selama ini penagakan hukum seperti kurang mendapat perhatian sungguh-sungguh,” ucap Petrus.



Sumber: Suara Pembaruan