Mabes TNI Berikan Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen

Mabes TNI Berikan Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen
Mayor Jenderal TNI Purn Kivlan Zen (tengah) didampingi kuasa hukum saat tiba memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta, 29 Mei 2019. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / JAS Senin, 22 Juli 2019 | 14:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) membentuk Tim Bantuan Hukum yang akan bekerja sama dengan Tim Penasihat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (22/7/2019).

Kapuspen TNI menjelaskan, pembentukan Tim Bantuan Hukum untuk Kivlan Zen berdasarkan tindak lanjut dari Tim Penasihat Hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen yang telah mengajukan surat permohonan kepada Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu yang lalu.

"Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen," kata Kapuspen TNI.

Kapuspen menuturkan, setelah berkoordinasi dengan Menteri-Menteri Bidang Polhukam, permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan Zen tidak diberikan. Namun demikian, permohonan bantuan hukum akan diberikan Mabes TNI.

Menurut Sisriadi, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi seluruh anggota keluarga besar TNI termasuk purnawirawan. "Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018," tutupnya.

Saat ini yang perlu dipahami adalah bantuan hukum yang diberikan sifatnya advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

"Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap," tutupnya.



Sumber: Suara Pembaruan