KPK Minta Pansel Cermati LHKPN dan Rekam Jejak Capim

KPK Minta Pansel Cermati LHKPN dan Rekam Jejak Capim
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (dua kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah), bersama anggota Pansel KPK Hendardi (kiri), Mualimin Abdi (dua kiri), Harkristuti Harkrisnowo (kanan), memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi calon pimpinan KPK di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Selasa, 23 Juli 2019 | 10:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK Jilid V untuk mempertimbangkan rekam jejak integritas para kandidat. Menurut KPK, rekam jejak dalam kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan sikap terkait gratifikasi dapat menjadi alat ukur integritas seseorang.

"KPK tetap berharap rekam jejak menjadi salah satu poin yang paling krusial nantinya dalam menyaring calon-calon yang mendaftar sebagai pimpinan KPK ini. Jadi rekam jejak tentu saja yang dilihat apa yang dilakukan, bagaimana proses kepatuhan para calon-calon saat menjabat di instansi-instansi lain sebelumnya atau sebelum menjadi pimpinan ini dan juga bagaimana record mereka terkait dengan aturan-aturan yang ada dari aspek integritas," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Febri membenarkan pernyataan Pansel yang menyebut kandidat dari unsur penyelenggara negara yang belum menyerahkan LHKPN menandatangani kesediaan untuk melaporkan kekayaannya setelah menjadi pimpinan KPK. Namun, Febri menyatakan kepatuhan melaporkan harta penyelengggara negara sebelum terpilih sebagai pimpinan seharusnya menjadi alat ukur Pansel dalam menyeleksi calon pimpinan KPK. Hal ini lantaran kepatuhan LHKPN periodik telah menjadi alat pencegahan KPK. Untuk itu, menjadi ironis ketika pimpinan KPK yang terpilih justru memiliki rekam jejak tidak patuh melaporkan hartanya.

"Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagai penyelenggara negara dan juga kepatuhan pelaporan setiap tahunnya adalah tools pencegahan yang penting yang dilakukan oleh KPK. Jadi bagaimana mungkin kalau calon pimpinannya tidak patuh melaporkan LHKPN sebelumnya ketika menjabat sebagai penyelenggara negara," katanya.

Selain LHKPN, KPK juga meminta Pansel memperhatikan rekam jejak kandidat terkait gratifikasi. Menurut Febri, integritas seseorang patut dipertanyakan jika masih kompromistis atau tidak tegas menolak gratifikasi.

"Kalau ada pihak-pihak yang kompromistis tersebut saya kira itu berarti memiliki problem dari aspek integritas. Harapannya ini juga diperhatikan sekali oleh Pansel untuk menyaring agar orang-orang bermasalah tidak lolos dan jangan sampai orang-orang yang ingin melemahkan KPK yang justru menjadi pimpinan KPK nantinya," katanya.

KPK memastikan akan membantu Pansel, terutama memberikan data terkait rekam jejak kandidat. KPK juga meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan informasi mengenai rekam jejak kandidat baik di lingkungan kerja ataupun di lingkungan tempat tinggal. Informasi rekam jejak ini penting untuk memastikan pimpinan KPK yang terpilih bukan orang yang bermasalah.

"Agar orang-orang yang berisiko atau bermasalah itu tidak kemudian lolos menjadi pimpinan KPK," kata Febri.

Harapan serupa disampaikan Wadah Pegawai KPK (WP-KPK). Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo meminta Pansel Capim KPK Jilid V untuk memperhatikan dan mempertimbangkan masukan yang disampaikan masyarakat. Masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memastikan pimpinan KPK yang terpilih merupakan kandidat yang bersih, berani dan mendukung pemberantasan korupsi.

"Jika tidak mendukung pemberantasan korupsi maka sudah bisa kita lihat, sudah bisa kita analisis ketika yang bersangkutan menjadi pimpinan KPK maka yang terjadi adalah KPK akan mundur, KPK tidak akan bisa meneruskan usaha-usaha pemberantasan korupsi," katanya.

Tim Kawal Seleksi Capim KPK yang dibentuk WP-KPK bersama Koalisi Masyarakat terus menelusuri rekam jejak para kandidat. Yudi mengatakan, hasil penelusuran ini akan disampaikan kepada Pansel saat tersisa 30 kandidat atau saat seleksi masuk tahap uji publik.

"Ketika nanti calon pimpinan tinggal tersisa 30 ketika nanti diuji publik maka di situ bisa kita sampaikan. Sehingga harapan kami 10 orang yang dipilih oleh Panitia Seleksi adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi pro terhadap upaya pelemahan terhadap KPK," katanya.

Dalam kesempatan ini, WP-KPK mengingatkan Pansel untuk tidak mendikotomikan kandidat berdasar institusi asal. Ditegaskan Yudi, tidak ada aturan manapun yang mengharuskan pimpinan KPK berasal dari institusi tertentu. Justru, kata Yudi, setelah terpilih, pimpinan KPK diminta melepaskan jabatan di institusi asal mereka agar tidak terjadi dualitas loyalitas.

"KPK adalah lembaga independen. Jangan sampai nanti ketika tidak pensiun dan tetap menjadikan KPK maka yang terjadi adalah pimpinan KPK punya atasan. Ini tentu akan menjadi sesuatu yang buruk bagi upaya pemberantasan korupsi sebab jika terjadi upaya pemberantasan korupsi terhadap instansi sebelumnya maka akan terjadi dualitas sehingga tidak jelas kemana loyalitasnya. Apakah kepada KPK atau kepada instansi sebelumnya," tegasnya.

Diketahui, Pansel Capim KPK Jilid V telah mengumunkan 104 peserta lulus uji kompetensi atau seleksi tahap dua. Para kandidat ini akan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu tes psikologi di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2019).

Meski demikian, sejumlah kalangan, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi Pansel yang tidak menjadikan kepatuhan melaporkan LHKPN sebagai salah satu syarat kelulusan seleksi administrasi Capim KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih tidak secara tegas merespon masih adanya kandidat dari unsur penyelenggara negara yang tidak rutin melaporkan hartanya. Yenti hanya menyatakan, kandidat dari unsur penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN telah melampirkan surat keterangan untuk siap melaporkan LHKPN jika terpilih menjadi Pimpinan KPK periode 2019-2023. Menurutnya kewajiban menyerahkan LHKPN setelah terpilih bukan saat mengikuti proses seleksi.

"LHKPN itu waktu seleksi administrasi ada lembar pernyataan di atas materai. Jadi apabila terpilih bersedia memberikan LHKPN. Jadi nanti, begitu sudah terpilih baru harus ada LHKPN. Bukan sekarang," kata Yenti di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/7/2019). 



Sumber: Suara Pembaruan