ICW: Jaksa Agung Jangan dari Parpol

ICW: Jaksa Agung Jangan dari Parpol
Kejaksaan Agung. ( Foto: BSMH )
Yuliantino Situmorang / YS Kamis, 25 Juli 2019 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sosok jaksa agung dalam kabinet terbaru nanti sebaiknya jangan lagi dari partai politik. Sebab, jaksa agung harus berintegritas dan tidak memiliki kepentingan tertentu.

“Posisi Jaksa Agung ke depan harus profesional, bisa karier atau non karier. Yang penting jangan dari partai politik,” ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat dimintai tanggapannya di Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Menurut Adnan, bukan tanpa alasan jaksa agung tidak boleh diisi dari kalangan parpol. Jika jaksa agung diisi kalangan parpol, maka kebijakan yang ia buat bisa bias. Jika jaksa agung diisi kalangan parpol, maka posisinya sulit independen.

“Tidak bisa independen, karena ditunjuk Ketua Umum Parpol. Sehingga yang lebih berkuasa tentu ketua umum parpol itu. Padahal, posisi Jaksa Agung harus sama standarnya dengan pimpinan KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar mengatakan, dalam Pasal 9 ayat (2) UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan, salah satu kriteria menjadi jaksa adalah harus lulus pendidikan dan pembentukan jaksa (PPJ).

“Jaksa Agung meskipun tidak disebutkan harus dari jaksa karier, tapi disebutkan pernah menjalani pendidikan pembentukan jaksa. Figur yang lulus dari pendidikan pembentukan jaksa, sehingga memahami Kejaksaan. Kalau figur tersebut tidak pernah menjalani pendidikan jaksa, maka memerlukan waktu cukup lama untuk beradaptasi sebagai jaksa agung,” tutur dia.

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Sudhono Iswahyudi menilai, seorang jaksa agung hendaknya figur yang mendalami dan memahami kondisi institusi Kejaksaan, baik sebagai institusi maupun perilaku personel-personel Kejaksaan.

Menurut dia, Kejaksaan memiliki kultur spesifik yang tidak dimiliki instansi lain. Dan yang tahu itu adalah orang-orang yang meniti karier di Kejaksaan.

“Jaksa Agung itu seharusnya pejabat karier, sama dengan Kapolri atau Panglima TNI yang dari karier karena tugas penegak hukum itu tugas profesional. Sama dengan dokter dan tenaga-tenaga ahli spesifik lainnya,” ujarnya.

Merujuk pada UU Kejaksaan, sejumlah jaksa karier yang saat ini menjadi petinggi di Kejaksaan Agung antara lain, Wakil Jaksa Agung Arminsyah yang juga mantan Jampidsus dan JAM Intel. Arminsyah pernah ditunjuk pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi menjadi CdM Asian Para Games 2018. Ia berhasil mensukseskan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan membuat nama Indonesia harum di mata dunia.

Arminsyah juga menjadi Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan terkait Penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Institusi Kejaksaan. Program itu dicanangkan Kempan dan RB.

Selain itu ada Jampidsus Adi Toegarisman. Ketika menjabat sebagai JAM Intel, Adi dipercaya Jaksa Agung HM Prasetyo sebagai Ketua Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Kemudian ada JAM Intel Jan Samuel Maringka. Jan merupakan mantan Kajati Sulawesi Selatan, mantan Atase Kejaksaan RI di Hong Kong, dan mantan Kepala Biro Hukum Luar Negeri Kejagung. Lalu ada Setia Untung Arimuladi yang saat ini menjabat sebagai Kabandiklat Kejaksaan. Untung pernah menjabat sebagai Kapuspenkum Kejagung, Kajati Jawa Barat, dan SesJAM Intel.

Pimpinan Kejagung lainnya adalah Jaksa Agung Muda Pengawasan Myusni yang pernah menjadi Kajati Aceh dan Kajati Sumatera Utara. Kemudian Jaksa Agung Muda Datun Loeke Larasati yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung dan Kajati Jawa Barat.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Jaksa Agung mendatang berasal dari internal Kejaksaan. Alasannya, lebih mengetahui anatomi institusi Kejaksaan.



Sumber: PR/Suara Pembaruan