Minta Dihentikan

Menlu Retno Prihatin dan Miris dengan Kasus Kawin Kontrak di Kalbar

Menlu Retno Prihatin dan Miris dengan Kasus Kawin Kontrak di Kalbar
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi Gubernur Kalbar H Sutarmidji SH dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono memberikan keterangan kepada wartawan seusai pertemuan di Mapolda Kalbar, Kamis (25/7/2019). ( Foto: SP/Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Jumat, 26 Juli 2019 | 10:37 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan merasa miris dan prihatin melihat kejadian perkawinan kontrak yang melibatkan pihak luar negeri yang banyak terjadi di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Karena banyak kawin kontrak melibatkan anak di bawah umur yaitu ada korban yang berusia 14 tahun.

"Saya sebagai perempuan sangat miris, melihat kasus ini, karena melibatkan perempuan Indonesia yang menjadi korban, dan sebagian dari mereke masih berusia sangat muda. Satu di antara 7 yang saya temui ada yang berusia 14 tahun," kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan seusai bertemu Gubernur Kalbar H Sutarmidi dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, di Mapolda Kalbar, Kamis (25/7/2019).

Di bidang diplomatik, Menlu menegaskan pihaknya sudah menyampaikan konsen kita pada pemerintah Tiongkok. Dan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Tiongkok dan Duta Besar Indonesia yang berada di Tiongkok, serta menteri luar negeri Tiongkok untuk menyamakan persepsi bahwa kasus ini dilihat sebagai dugaan tindak pidana penjualan orang (TPPO), bukan hanya pernikahan biasa.

Untuk itu dia berharap kerja sama yang baik antara semua pihak, terutama yang berada di hulu untuk melakukan pencegahan. “Dari pihak kepolisian juga saya minta komitmen yang tinggi untuk membuka dan mengungkap kasus kejahatan transnasional ini,” tegas Menlu Retno Marsudi.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono meminta masyarakat untuk menghentikan perkawinan kontrak atau pengantin pesanan yang melibatkan pihak luar negeri. Sebab banyak kasus perkawinan kontrak yang ditemukan merupakan tindak pidana penjualan orang.

Didi Haryono mengatakan melihat kasus dan para korban pengantin pesanan seharusnya semua pihak sadar akan arti pentingnya menjaga keluarga di antara mereka. Sebab perkawinan kontrak ini tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Menurutnya banyak kasus pengantin pesanan atau kawin kontrak termasuk kejahatan transnasional sehingga penanganannya termasuk extra ordinary crime. “Hal ini akan menjadi perhatian utama kita, dan harus dituntaskan,” ujar Kapolda Didi Haryono.

Disebutkan dalam menangani kasus ini pihaknya tidak akan main-main dan akan mengusut tuntas. Nanti akan dikembangkan lagi terkait kasus masalah kependudukannya di Dukcapil, yaitu pemalsuan identitas dan sebagainya.

“Sekarang ini dari tiga tersangka yang ditangani, lima orang korbannya sudah berangkat dan yang belum berangkat dua orang. Untuk itu pihaknya secara intensif menangani dan menindak hingga “mak comblangnya”,” tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan