KPK Dalami Pengelolaan Anggaran Kempora Era Imam Nahrawi

KPK Dalami Pengelolaan Anggaran Kempora Era Imam Nahrawi
Menpora Imam Nahrawi (kanan) berbincang dengan Sesmenpora Gatot S Dewa Broto. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprilio Akbar )
Fana Suparman / JAS Jumat, 26 Juli 2019 | 15:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru yang merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dana hibah pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Dibukanya penyelidikan baru ini ditandai dengan langkah KPK meminta keterangan Sesmenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, Jumat (26/7/2019).

Kepada awak media, Gatot mengaku ditelisik tim KPK terkait pengelolaan anggaran Kempora sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 atau sepanjang Imam Nahrawi menjabat Menpora. Tak hanya soal anggaran, Gatot juga mengaku dimintai keterangan mengenai program-program Kempora sejak 2014 hingga 2018.

"Karena ada surat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan dalam konteks KPK ingin tahu tentang pola pengelolaan anggaran dan program sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018," kata Gatot di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

Gatot mengklaim telah membeberkan semua yang diketahuinya kepada penyelidik, meski baru menjabat Sesmenpora pada tahun 2017.

Gatot menyatakan dirinya tidak terlibat dalam semua pengelolaan anggaran dan kegiatan-kegiatan Kempora. Untuk itu, Gatot membawa semua dokumen yang dibutuhkan KPK sejak tahun 2014 sampai 2018.

"Itu dokumen-dokumen kegiatan, sepanjang 2014 sampai dengan 2018 itu apa saja kegiatannya," katanya.

Gatot yang juga mantan Deputi Kemkominfo itu sendiri mengaku belum selesai dimintai keterangan okeh penyelidik KPK pada siang ini. Dikatakan permintaan keterangannya rehat lantaran waktu istirahat dan salat Jumat. Untuk itu, Gatot mengaku belum mengetahui keterangan lain yang dibutuhkan tim KPK.

"Nanti masih berlanjut lagi," kata Gatot.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan permintaan keterangan terhadap Gatot berkaitan pengembangan perkara KPK dari kasus suap dana hibah Kempora kepada KONI.

"(Gatot Dewa Broto) dibutuhkan keterangannya dalam pengembangan perkara di Kempora," kata Febri saat dikonfirmasi.

Dalam kasus suap dana hibah KONI, lima orang yang dijerat KPK sedang dan telah menjalani persidangan. Tiga pihak dari Kempora yakni, Deputi IV Kempora Mulyana; PPK Kempora Adhi Purnomo, dan staf Kempora Eko Triyanto masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ini, agenda persidangan untuk ketiganya masih pemeriksaan sejumlah saksi. Sedangkan dua pihak dari KONI, yakni Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy telah divonis ‎bersalah karena menyuap pejabat Kempora.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Ending Fuad Hamidy, sementara Johny E Awuy dihukum 1 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan terhadap Ending Fuad Hamidy, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini adanya uang sekitar Rp 11,5 miliar yang mengalir ke Menpora Imam Nahrawi. Uang itu diserahkan Ending kepada Imam melalui Miftahul Ulum, Asisten Pribadi Imam dan staf protokol Kemenpora, Arief Susanto.

Meski Imam dan stafnya membantah, Majelis Hakim menyatakan pemberian uang itu diakui oleh para terdakwa dan saksi lainnya.

 



Sumber: Suara Pembaruan