Gubernur Kalbar: Kemiskinan Faktor Pendorong Kawin Kontrak

Gubernur Kalbar: Kemiskinan Faktor Pendorong Kawin Kontrak
Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar H Sutarmidji dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono membahas masalah kawin kontrak yag marak terjadi di wilayah ini. ( Foto: SP/Sahat Oloan Saragih )
Sahat Oloan Saragih / RSAT Sabtu, 27 Juli 2019 | 09:07 WIB

Pontianak, Beritasatu.com - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H Sutarmidji mengatakan, terjadinya kawin kontrak yang melibatkan warga Kalbar dengan warga Tiongkok tidak lepas dari kelemahan sistem, khususnya masalah identitas di wilayahnya. Selain itu masalah ekonomi atau kemiskinan dan pendidikan adalah pendorong terjadinya perkawinan kontrak.

Demikian dikatakan Gubernur Sutarmidji kepada wartawan, Jumat (26/7/2019). Dia menjelaskan, dalam kejadian pernikahan kontrak ini ada yang memalsukan identitas. Sebab ada di antara mereka yang menjadi korban berumur 14 tahun dan 16 tahun, namun dalam identitasnya sudah berumur 22 tahun.

“Jadi kelemahan sistem identitas ini harus segera dicari penyelesaiannya dan segera diselesaikan, baik oleh pihak Dukcapil maupun Imigrasi,” kata Sutarmidji.

Disebutkan, jika ada oknum dalam sistem identitas ini yang terlibat atau memalsukan identitas maka aparat kepolisian diminta menindak tegas. Sebab yang menjadi korban adalah warga Kalbar yang masih berada di bawah umur.

“Artinya jajaran kepolisian harus menelusuri penipuan tentang umur di mana kesalahannya. Jika terbukti terjadi ada pemalsuan umur harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya..

Sesuai dengan informasi yang diterima hingga saat ini masih ada tiga orang warga Kalbar yang menjadi korban pernikahan kontrak dan masih berada di KBRI Tiongkok. Mereka sekarang masih dalam proses pengurusan pemulangan ke Indonesia.

Selain itu masalah pendidikan juga menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan kontrak. Karena ada di antara korban tidak bisa baca dan tulis, tetapi bisa berangkat ke luar negeri.

Oleh sebab itu kita harus menindak tegas para pelaku atau yang mengurus proses perkawinan kontrak. Sebab hal ini merupakan modus untuk penipuan dan hal ini sudah masuk dalam kategori TPPO.

“Semua yang terlibat dalam kegiatan pernikahan kontrak ini harus ditindak tegas, sehingga perkawinan kontrak ini tidak terjadi lagi, dan korban tidak bertambah lagi,” pungkas Sutarmidji.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan miris dan prihatin terhadap kasus kawin kontrak, karena ada yang masih berusia belia yakni berumur 14 tahun.

Untuk itu Menlu Retno meminta pemerintah provinsi Kalbar dan pihak kepolisian menghentikan dan mencegah dari hulunya dengan menindak tegas oknum beserta “mak comblangnya” sehingga kasus kawin kontrak ini tidak terjadi lagi.



Sumber: Suara Pembaruan