KPK: Kasus Teror Novel Sudah Jadi Perhatian Internasional

KPK: Kasus Teror Novel Sudah Jadi Perhatian Internasional
Kadivhumas Polri Irjen Pol M Iqbal (kanan) bersama Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan, Nurcholis, memberikan keterangan saat merilis hasil investigasi TGPF Novel Baswedan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 17 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Sabtu, 27 Juli 2019 | 10:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Amnesti Internasional membawa isu penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan ke depan Kongres Amerika dan ke sejumlah badan PBB di New York. Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa langkah Amnesti Internasional menunjukkan kasus teror terhadap Novel telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk PBB.

"Kita tahu berarti kasus Novel sudah menjadi perhatian dunia internasional," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/7/2019) malam.

Dikatakan, Komnas HAM sebelumnya telah menyatakan teror terhadap Novel maupun pegawai dan pejabat KPK serta pegiat antikorupsi merupakan teror terhadap pembela HAM. Hal ini lantaran Konvensi PBB menyatakan pejuang antikorupsi termasuk pembela HAM atau Human Rights Defender. Untuk itu, KPK berharap perhatian yang sama terkait teror terhadap Novel ini juga dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum di Indonesia.

"Jadi harapannya memang ada keselarasan proses ya di dalam hukum di Indonesia agar pengungkapan-pengungkapan terhadap kasus-kasus serangan terhadap Human Rights Defender ini atau pembela HAM dalam konteks ini bukan hanya Novel, tetapi juga serangan terhadap pimpinan KPK, serangan terhadap pegawai KPK atau serangan terhadap pembela HAM lainnya yang melakukan pemberantasan korupsi, baik masyarakat sipil, jurnalis atau juga dari pihak-pihak yang lain itu bisa kita hadapi bersama," kata Febri.

Dengan perhatian tersebut, KPK berharap kepolisian mampu mengusut tuntas kasus teror terhadap Novel dalam waktu tiga bulan seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi. Tak hanya pelaku lapangan, KPK juga berharap kepolisian membekuk aktor intelektual teror terhadap Novel yang terjadi 11 April 2017 atau lebih dari dua tahun lalu tersebut.

"Kita semua berharap kasus ini bisa terungkap untuk juga menunjukkan keseriusan kita semua di sini untuk bisa membela para pembela HAM ini yang bekerja dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Diketahui, Novel diteror dengan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal pada 11 April 2017 silam. Kedua matanya terluka parah. Novel pun berobat di Singapura dan cacat hingga saat ini.

Pelaku penyerangan dalam kasus ini belum ditangkap. Tim pencari fakta yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian gagal mengungkap pelaku. Sebaliknya, Tim Pencari Fakta berteori adanya dugaan penggunaan kewenangan secara berlebihan atau excessive use of power oleh Novel dalam menangani sejumlah perkara korupsi hingga menimbulkan dendam dari pelaku teror.

Atas dasar itu, Tim Pakar merekomendasikan kepada Kapolri untuk mendalami probabilitas motif sekurang-kurangnya 6 kasus high profile yang ditangani oleh Novel yakni kasus korupsi proyek e-KTP, kasus suap sengketa pilkada yang melibatkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, kasus Sekretaris MA, kasus Wisma Atlet, kasus suap perizinan yang melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu serta satu kasus lagi yang bukan perkara korupsi atau suap, melainkan pidana umum, yakni kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu.

Namun, Tim Pencari Fakta tak menyebut kasus buku merah yang seharusnya memiliki kemungkinan yang sama dengan enam kasus lainnya.

Kasus Buku Merah merupakan dugaan perusakan barang bukti terkait perkara bos CV Sumber Laut Perkasa, Basuki Hariman yang telah dihukum lantaran menyuap mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar.

Barang bukti yang dikenal dengan nama Buku Merah menjadi pembicaraan publik setelah sejumlah media yang tergabung dalam IndonesiaLeaks memuat hasil investigasi mereka. Investigasi itu menyebutkan, buku bersampul merah tersebut diduga berisi catatan aliran dana pengusaha Basuki Hariman kepada sejumlah pejabat negara.

Dua penyidik KPK Roland dan Harun belakangan dipulangkan ke Polri karena diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut. Mereka juga membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari perusahaan Basuki. Pasalnya sejumlah aliran dana itu diduga mengalir ke petinggi Kepolisian meski telah berulangkali dibantah.



Sumber: Suara Pembaruan