Tafsir UU Tipikor Terlalu Luas

Direksi BUMN Dinilai Rawan Terjerat Kasus Hukum

Direksi BUMN Dinilai Rawan Terjerat Kasus Hukum
Ilustrasi BUMN ( Foto: Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Senin, 29 Juli 2019 | 17:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tafsir Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang terlalu luas oleh penegak hukum menjadi ganjalan bagi pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satunya, terkait kerugian negara yang dialami BUMN.

Pakar hukum, Ary Zulfikar mengatakan, pimpinan BUMN berpotensi terjerat kasus hukum, hanya karena penegak hukum terlalu luas menafsirkan pasal-pasal dalam UU Tipikor.

"Tafsir yang sangat luas dari pasal-pasal di UU Tipikor yang menyebabkan banyak direksi BUMN dapat terjebak dalam kasus Tipikor, karena tafsir dari UU Tipikor memang merupakan wilayah tafsir dari para aparat penegak hukum,” ujar Ary Zulfikardalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Menurut Ary, tidak sedikit penegak hukum yang mengkaitkan kekayaan negara termasuk aset atau kekayaan yang dimiliki, baik di BUMN maupun di anak perusahaan BUMN, sehingga jika ada kerugian di level BUMN maupun di level anak perusahaan BUMN, dianggap sebagai kerugian negara.

"Di sisi lain, tafsir aset BUMN dan anak perusahaan BUMN agak berbeda, jika berbicara tentang kewajiban atau utang BUMN dan anak perusahaan BUMN. Kita tidak pernah mendengar istilah bahwa utang BUMN dan anak perusahaan adalah utang atau kewajiban negara atau pemerintah,” jelas Ary.

Dengan kondisi tersebut, Ary menilai, analogi aset BUMN adalah aset negara menjadi tidak relevan. Negara hanya memiliki saham pada BUMN yang dicatat sebagai kekayaan negara. Jadi negara hanya sebagai pemilik saham, papar Ary, jika terkait dengan kekayaan BUMN, maka yang dilakukan oleh direksi BUMN tentunya dalam bingkai UU Perseroan Terbatas.

"Jika direksi BUMN telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan itikad baik, dan menjalankan good corporate governance sesuai dengan fiduciary duty sebagai direksi, maka yang bersangkutan tidak bisa dikriminalkan,” jelasnya.

Sedangkan jika ternyata jajaran direksi suatu BUMN tidak menjalankan prinsip fiduciary duty dan menyebabkan kerugian perusahaan, maka direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Terjerat Kasus Hukum

Terkait dengan kasus-kasus kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang diambil jajaran direksi, Ary Zulfikar menegaskan, tindakan jajaran direksi tersebut tidak bisa dijerat kasus hukum jika sepanjang tindakan bisnis yang diambilnya sudah memenuh persyaratan dan prosedur yang ada di BUMN tersebut.

"Kriminalisasi terhadap business judgement rule tidak dapat dibenarkan, kecuali yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana seperti menggelapkan dana perusahaan, melakukan penipuan dan lain sebagainya,” ucap lulusan magister hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Doktor Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Namun, Ary mengakui yang menjadi soal saat ini adalah tafsir UU Tipikor yang terlalu luas oleh penegak hukum, khususnya Pasal 2, membuat sejumlah jajaran direksi berurusan dengan hukum.

"Meskipun direksi yang bersangkutan tidak menerima uang (bribery) sepanjang menyebabkan orang lain untung, maka direksi BUMN itu dapat dituntut pidana. Sehingga tafsir ini sangat luas dan dapat disalah artikan dalam penerapannya,” kata Ary yang saat ini memimpin AZP Legal Consultants.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, lanjut Ary, diperlukan kehati-hatian dalam penafsiran berbagai pasal dalam perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan perseroan.

"Jangan sampai penugasan pemerintah tersebut pada akhirnya terhambat oleh penafsiran yang berbeda dari peraturan perundang-undangan, karena tujuan akhirnya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur secara merata di Indonesia," tandas Ary.



Sumber: BeritaSatu.com