Hakim MK Ceramahi Mantan Anggota KPPS yang Jadi Saksi Pemohon

Hakim MK Ceramahi Mantan Anggota KPPS yang Jadi Saksi Pemohon
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 30 Juli 2019 | 12:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat menceramahi Sohibul Ahmad, mantan anggota KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) yang menjadi saksi pemohon dalam sengketa PHPU DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diajukan PKB di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Arief menceramahi Sohibul lantaran posisi yang menjadi saksi pemohon (PKB), padahal pada saat pemilu Sohibul menjadi anggota KPPS.

Pada saat pemungutan suara, Sohibul Ahmad bertugas sebagai anggota KPPS di TPS 07 Desa Pangkal Duri, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

“Jadi, Anda (Sohibul) itu mau mengkritik pekerjaan Andi sendiri kan? Kalau ada kesalahan seperti itu, yang salah siapa? Anda ikut salah kan?” tanya Arief setelah Sohibul memperkenalkan dirinya.

"Mohon maaf, Yang Mulia," jawab Sohibul sambil menundukkan kepala.

Arief mengaku heran seharusnya Sohibul berada bersama jajaran KPU, bukan malah menjadi saksi pemohon. Menurut Arief, secara etis hal tersebut dipertanyakan dan seakan-akan Sohibul membuka dosanya dan ketidakcermatannya sendiri di MK.

“Kok kamu buka-buka di sini? Kenapa begitu? Itu ada keberatan di sana (dari KPU). Anda itu seharusnya di posisi di sana (KPU). Secara etis gimana itu? Anda mengkritik diri anda sendiri,” tandas Arief.

Meskipun, demikian, Arief tetap memberikan kesempatan kepada Sohibul memberikan kesaksian dalam sidang tersebut. Dalam kesaksian, Sohibul mengatakan ada pengurangan suara PKB dari tingkat TPS ke tingkat kecamatan.

Saat penghitungan di TPS 07 Desa Pangkal Duri jumlah suara PKB sebanyak 65 suara. Namun, dalam rekapitulasi di tingkat PPK-Panitia Pemungutan Kecamatan (kecamatan Bendahara), suara PKB berkurang menjadi 34 suara.

“Di TPS 07, suara PKB memperoleh 65 suara. Sedangkan pada PPK Kecamatan suara PKB berkurang menjadi 34 suara Yang Mulia,” tutur Sohibul.

Arief pun langsung balik bertanya, “Mengapa Anda tidak membetulkan di sana, tetapi bilang di sini (MK)?”. “Pada waktu itu saya tidak tahu Yang Mulia,” jawab Sohibul.

Karena Sohibul tidak tahu, Arief menilai Sohibul tidak cermat dalam menjalankan tugas. Menurut Arief, sebagai petugas KPPS, Arief seharusnya tahu jika ada kesalahan dan langsung mengoreksinya karena mereka bekerja di bawah sumpah.

“Anda dosa di sana dan dosa di sini lho. Neraka saja nggak mau terima lho Mas, surga jauh. Neraka jauh. Kalau begitu, neraka saja nggak mau terima lho. Melakukan pekerjaan di sana tidak cermat, sekarang tidak cermat diomongkan di sini. Kan itu dosanya dobel nanti,” tandas Arief.

Sohibul pun mengatakan dirinya hanya menyampaikan kebenaran. Pasalnya, tugas Sohibul hanya sampai di TPS, sementara rekapitulasi di tingkat PPP, dirinya tidak ikut. Yang ikut, kata dia, hanya petugas PPS.

Meskipun demikian, Arief menilai Sohibul tetap bisa mencegah pengurangan suara PKB dengan memberitahukan ke PPS yang ikut rekapitulasi di PPK. “Tetapi, Anda bisa sampaikan (keberatan) melalui PPS,” pungkas Arief.



Sumber: BeritaSatu.com