Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Kivlan Zen

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Kivlan Zen
Hakim tunggal Achmad Guntur memimpin jalannya sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Kivlan Zein atas kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal di Pengadulan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019). Hakim Achmad Guntur memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Kivlan Zen karena menilai penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian telah sesuai prosedur. ( Foto: ANTARA FOTO / Nalendra )
Bayu Marhaenjati / JAS Selasa, 30 Juli 2019 | 14:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim tunggal Achmad Guntur, menolak gugatan praperadilan yang diajukan Kivlan Zen terkait status tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini.

Dalam putusannya, Guntur mempertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan persoalan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti.

Menyoal penetapan tersangka, Guntur menimbang bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka.

"Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sebagai pihak yang telah menetapkan sebagai tersangka terhadap pemohon, termohon telah mengajukan bukti surat yaitu, bukti Surat Laporan Polisi Nomor LP/439/V/2019/PMJ/ Dit.Reskrimum tanggal 21 Mei 2019, bukti keterangan saksi, BAP pendapat para ahli, BAP berisi keterangan tersangka, dan bukti berupa penetapan penyitaan terhadap barang atas nama pemohon," ujar Guntur, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2019).

Guntur menambahkan, menimbang dari beberapa alat bukti yang diiajukan oleh termohon, setelah dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP ternyata alat bukti yang diajukan oleh termohon telah mencukupi dari dua alat bukti.

"Dari alat bukti yang diajukan oleh termohon tersebut secara formil telah dapat dibuktikan di muka persidangan. Sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut karena untuk dapat dijadikannya dasar oleh hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana bukan pada praperadilan, karena praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil dari alat bukti tersebut," ungkapnya.

Ihwal penangkapan, Guntur mengatakan, penyidik melakukan penangkapan berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/120/V/2019/Ditreskrimum tanggal 29 Mei 2019 dan penangkapan tersebut telah dibuat Berita Acara Penangkapan.

"Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dapat dibuktikan bahwa pemohon ditangkap berdasarkan surat penangkapan tersebut yang di dalamnya telah diuraikan secara singkat tindak pidana yang disangkakan yaitu, tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan senjata api," katanya.

Sementara itu, mengenai tempat di mana dilakukan penangkapan bukan menjadi permasalahan dalam obyek perkara praperadilan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang menerangkan bahwa pemohon pada saat dilakukan penangkapan sudah berada di Bareskrim Mabes Polri yang seharusnya tidak perlu dilakukan penangkapan karena berada sudah berada di kantor polisi.

"Hal ini harus dicermati makna penangkapan dalam tindakan hukum yang berbeda dengan menangkap dalam bahasa sehari-hari dalam masyarakat, mengingat penangkapan dalam tindakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP telah ditentukan waktunya secara limitatif oleh KUHAP," tambah Guntur.

Guntur menyampaikan, terkait penahanan termohon sebagai pihak yang melakukan penangkapan terhadap pemohon menurut ketentuan undang-undang hanya mempunyai waktu paling lama 24 jam.

"Karena itu pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 30 Mei 2019 terhadap pemohon telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han.737/V/2019 tertanggal 30 Mei 2019 dengan Berita Acara Penahanan terhadap pemohon dan tindakan penahanan terhadap pemohon tersebut telah diberitahukan oleh termohon kepada keluarganya melalui surat Nomor B/8298/V/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tertanggal 30 Mei 2019," jelasnya.

Berdasarkan hal di atas, Guntur menilai, permohonan pemohon tentang penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan dinyatakan tidak beralasan, dan karena itu permohonan pemohon patut ditolak untuk seluruhnya.



Sumber: BeritaSatu.com