Mendagri Apresiasi Kinerja Ombudsman

Mendagri Apresiasi Kinerja Ombudsman
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / MPA Selasa, 30 Juli 2019 | 20:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi kinerja Ombudsman yang menanggapi laporan terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda). Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang meminta seluruh instansi pemerintah selalu responsif atas keluhan masyarakat.

“Sekarang masyarakat semakin sensitif, penerimaan pelayanan yang tidak ramah saja laporannya langsung ke Ombudsman, apalagi yang waktunya terhambat, mengganggu aktivitas dan peran-peran sehari-hari. Terima kasih Ombudsman telah sampaikan keluhan masyarakat,” kata Tjahjo di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/7).

Tjahjo menambahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) terus berupaya memperbaiki dan merespons aspirasi masyarakat. Meski begitu, lanjut Tjahjo, Kemdagri tidak dapat mengambil langkah lebih keras dalam rangka mengawasi pemda. Sebab, setiap pemda memiliki otonomi masing-masing sesuai ketentuan perundangan.

“Kemdagri itu kementerian regulasi. Bukan seperti yang dulu punya otoritas yang mengawasi, kontrol, melakukan langkah-langkah yang keras pada daerah, tidak bisa. Kami juga hanya melakukan pembinaan masalah umum atas dasar regulasi,” ucap Tjahjo.

Sementara itu, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai mengatakan, rekomendasi Ombudsman patut ditindaklanjuti. “Kalau tidak mendapat support (dukungan) baik daripada menteri terkait, pimpinan lembaga terkait, tentu rekomendasi-rekomendasi itu percuma saja,” ungkap Amzulian dalam pertemuan dengan Mendagri.

Ombudsman telah mengeluarkan 34 rekomendasi. Dari jumlah itu, 35,29% instansi melaksanakan rekomendasi secara penuh, 35,29% tidak secara penuh atau sebagian, dan 29,41% instansi tidak melaksanakan rekomendasi.

Menurut Ninik, ada sejumlah sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat, yaitu sektor pertanahan, kepolisian atau penegak hukum, serta sektor pendidikan dan kesehatan. Nunik mengatakan pemerintah daerah juga menjadi salah satu sektor yang paling banyak dilaporkan masyarakat.

“Masih cukup banyak pemda yang sampai saat ini termasuk sektor atau institusi paling banyak dilaporkan masyarakat belum mematuhi tindakan korektif yang dikeluarkan oleh Ombudsman. Begitu juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman,” ujar anggota Ombudsman Ninik Rahayu.



Sumber: Suara Pembaruan