KPK Cecar Taufik Hidayat soal Posisi di Satlak Prima dan Stafsus Menpora

KPK Cecar Taufik Hidayat soal Posisi di Satlak Prima dan Stafsus Menpora
Mantan juara dunia tunggal putra bulu tangkis 2004, Taufik Hidayat berada disamping dami buku fotografi "Jejak Taufik Hidayat di Indonesia Terbuka" dalam peluncurannya disela-sela Djarum Superliga Badminton 2014 di DBL Arena Surabaya, Jatim, Kamis (6/2). Buku fotografi berisi tentang perjalanan dan perjuangan Taufik Hidayat secara khusus di turnamen Indonesia Terbuka tersebut merupakan karya dari pewarta foto olahraga, Erly Bahtiar. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Fana Suparman / JAS Kamis, 1 Agustus 2019 | 16:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung meminta keterangan mantan pebulutangkis Taufik Hidayat, Kamis (1/8/2019).

Taufik dimintai keterangan terkait penyelidikan baru yang merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap dana hibah pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora). Mengenakan kemeja putih, Taufik menjalani proses permintaan keterangan selama sekitar lima jam.

Usai dimintai keterangan, Taufik mengaku dicecar tim penyelidik KPK mengenai tugas pokok dan fungsinya selaku Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi. Taufik diketahui menjabat Wakil Ketua Satlak Prima periode 2016-2017 dan selanjutnya menjabat Staf Khusus Menpora Imam Nahrawi hingga tahun 2018.

"Cuma itu saja. Saya sebagai stafsus, saya sebagai Wasatlak Prima saya sebagai apa, pekerjaannya apa di situ," kata Taufik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Mantan juara dunia tunggal putra ini mengaku dicecar tim penyelidik KPK dengan sembilan pertanyaan. Selain soal Tupoksi, Taufik juga mengaku dicecar soal hubungannya dengan Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum yang merupakan asisten pribadi Imam.

"Ya ditanya kenal, ya kenal," katanya.

Meski demikian, Taufik mengaku sama sekali tak mengetahui soal mengenai aliran dana yang diduga diterima Imam selama menjabat Menpora. Termasuk mengenai adanya aliran dana kepada Imam dari Satlak Prima.

"Saya nggak ngurusin itu jadi saya nggak tahu," katanya.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, Taufik dimintai keterangan terkait penyelidikan dari pengembangan kasus suap di Kempora. Taufik dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan wakil ketua Satlak Prima dan staf khusus Menpora.

Diketahui, KPK sedang menyelidiki anggaran dan program Kempora sejak 2014 hingga 2018 atau selama era Menteri Imam Nahrawi. Terkait Satlak Prima pernah disinggung dalam sidang kasus dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dalam persidangan dengan terdakwa Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana terungkap Imam pernah meminta uang sebesar Rp 1 miliar sebagai honor dari kegiatan Satlak Prima. Mulyana menuturkan, Imam menanyakan hal tersebut di sebuah lapangan bulutangkis.

"Saya ingat betul di awal tahun 2018, di lapangan bulutangkis menanyakan kepada saya, 'saya (Menpora) dapat honor nggak yah di (Satlak) Prima'," kata Mulyana menirukan ucapan Imam kepadanya.

Mulyana akhirnya berinisiatif menemui PPK Kempora Chandra dan Supriyono untuk berdiskusi mengenai permintaan tersebut. Chandra menyarankan Mulyana memberikan Rp 1 miliar kepada Imam. Namun, Mulyana mengaku hanya sanggup memberikan Rp 400 juta dan sisanya justru ditagih langsung oleh asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

"(Ulum) nanya ke saya mana sisa Rp 600 juta, dan itu setiap waktu bertanya," kata Mulyana.

Namun, pernyataan Mulyana itu dibantah oleh Imam dan Ulum yang dihadirkan sebagai saksi. Keduanya membantah dan tidak mengakui apa yang diungkapkan oleh Mulyana.

Dalam kasus suap dana hibah KONI, lima orang yang dijerat KPK sedang dan telah menjalani persidangan. Tiga pihak dari Kempora yakni, Deputi IV Kempora Mulyana; PPK Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat ini, agenda persidangan untuk ketiganya masih pemeriksaan sejumlah saksi. Sedangkan dua pihak dari KONI, yakni Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy telah divonis ‎bersalah karena menyuap pejabat Kempora.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Ending Fuad Hamidy, sementara Johny E Awuy dihukum 1 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan terhadap Ending Fuad Hamidy, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini adanya uang sekitar Rp 11,5 miliar yang mengalir ke Menpora Imam Nahrawi. Uang itu diserahkan Ending kepada Imam melalui Miftahul Ulum, asisten pribadi Imam dan staf protokol Kempora, Arief Susanto. Meski Imam dan stafnya membantah, majelis hakim menyatakan pemberian uang itu diakui oleh para terdakwa dan saksi lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan