Pembahasan RUU KUHAP Dinilai Harus Segera Dituntaskan

Pembahasan RUU KUHAP Dinilai Harus Segera Dituntaskan
Koordinator Divisi Hukum Monitoring Peradilan ICW, Tama S. Langkun (kanan), Tim Penyusun Buku KUHAP, Yan Aswari (tengah) dan Tim Penyusun Buku KUHAP, M. Insan Anshari dalam diskusi bedah buku dan peluncuran buku mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Perubahan Pasal, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Kamis (1/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 19:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama dengan DPR diharapkan dapat segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang selama ini terbengkalai. Selama RUU KUHAP tidak selesai direvisi, maka masih akan ada banyak hukum acara pidana yang tumpang tindih.

"Memang kalau dalam RUU KUHAP perlu kita dorong karena UU-nya sudah terlalu lampau, sejak tahun 1981," kata Tim Penyusun Buku KUHAP, Yan Aswari, dalam Diskusi Bedah Buku dan Peluncuran Buku Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Perubahan Pasal, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurutnya, sampai dengan saat ini ada banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau bersinggungan antara satu dengan lainnya. Belum lagi saat ini ada pemahaman yang kurang dari masyarakat terkait hukum undang-undang hukum acara pidana.

Di tengah perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan beragam ketentuan peraturan perundang-undangan, banyak pihak yang juga belum menyadari akan adanya beberapa pasal dalam KUHAP yang telah dihapus atau diubah oleh putusan MK.

"Terdapat 130 perundang-undangan yang memiliki hukum acara yang berbeda. Telah dilakukan pengkajian, ada lebih dari 1.300 pasal yang memuat aturan formil dalam 130 perundang-undangan," ucap Jaksa Fungsional pada Asisten Umum Jaksa Agung itu.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengakui, selama ini pihak kejaksaan sudah memberikan banyak masukan. Terutama terkait adanya poin-poin krusial revisi.

Diantaranya yakni tahap dalam pelaporan, penyidikan, kewenangan masing-masing penyidikan, penuntutan, mekanisme kontrol penuntutan kepada penyidik, hakim, putusan, dan pemberitahuan putusan kepada publik.

"Kejaksaan sudah dilibatkan memberikan masukan. Kejaksaan memegang peranan sentral karena menjadi satu-satunya penghubung ke Lapas, polisi, masyarakat, hakim dan lainnya. Kita sentralnya, sehingga seharusnya jaksa itu juga harus diperkuat," ujar Yan Aswari.

Koordinator Divisi Hukum Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun, menjelaskan, saat ini penyelesaian pembahasan RUU KUHAP memang perlu didorong oleh semua pihak. Mengingat ada banyak sekali peraturan yang tidak sinkron.

"Memang harus didorong revisi. RUU KUHAP perlu harmonisasi karena tidak sinkron. Padahal, bicara soal KUHAP, penerima manfaatnya sangat banyak. Perlu ada revisi, tapi perlu duduk bersama selesaikan isu-isu yang belum selesai," kata Tama.



Sumber: Suara Pembaruan