Pansel Diharapkan Hasilkan Pimpinan KPK yang Radikal terhadap Pemberantasan Korupsi

Pansel Diharapkan Hasilkan Pimpinan KPK yang Radikal terhadap Pemberantasan Korupsi
Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih (dua kanan) bersama Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji (tengah), bersama anggota Pansel KPK Hendardi (kiri), Mualimin Abdi (dua kiri), Harkristuti Harkrisnowo (kanan), memberikan keterangan pers terkait hasil uji kompetensi calon pimpinan KPK di Jakarta, Senin 22 Juli 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / WM Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:03 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Fadjar berharap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK bisa menghasilkan pimpinan KPK mendatang yang radikal terhadap pemberantasan korupsi. Menurut Abdul, berbagai metode dan cara dalam proses seleksi harus diarahkan untuk melahirkan pimpinan KPK yang berkualitas dan berintegritas.

"Pimpinan KPK harus orang yang punya sikap radikal dalam pemberantasan korupsi, dia harus berintegritas dan berkualitas. Dia harus seorang petarung yang sudah selesai dengan dirinya, sehingga imun dari segala intervensi dan dia harus memiliki pengalaman atau menguasai teknis penegakan hukum pidana khususnya," ujar Abdul, saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Abdul mengatakan, kriteria pimpiman KPK demikian sangat dibutuhkan sekarang. Pasalnya, pimpinan KPK ke depan haruslah bisa mengatasi kendala kendala yang menghambat penegakan hukum pemberantasan korupsi.

"Terdapat minimal empat kendala yang menghambat penegakan hukum pemberantasan korupsi yang harus bisa diatasi pimpinan KPK mendatang. Karena itu, pansel capim KPK harus memastikan orang-orang yang terpilih harus mampu menjawab kendala-kendala tersebut," tandas dia.

Kendala pertama, kata dia, adalah kendala sistemik, yaitu dengan tidak memiliki kewenangan SP3 (penghentian penyidikan), maka meningkatkan kasus dari tingkat penyelidikan ke penyidikan dilakukan sangat selektif berdasarkan alat-alat bukti dan bukti yang ada. Begitu masuk ke tahap penyidikan oleh KPK, kata dia, kasusnya harus naik ke pengadilan.

"Itu sebabnya tidak ada kasus yang lolos dibebaskan di pengadilan karena buktinya sudah kuat. Demikian juga hasil OTT pasti langsung dibawa ke pengadilan karna sudah cukup bukti, sehingga sangat beralasan KPK diberikan kewenangan menyadap," tutur dia.

Kedua, kendala teknis, yaitu kesulitan akan kekuatan alat bukti keterangan saksi. Ketiga, kendala SDM, yaitu terlalu sedikitnya SDM "penyidik berintegritas" di KPK, sehingga menyulitkan untuk menyidik bayak perkara dari laporan masyarakat.

"Keempat adalah kendala politis atau lainnya, hal ini terjadi bagi kasus-kasus yang telah ditetapkan tersangka-nya, tetapi belum jelas kapan disidangkan. Ini sangat mengherankan, karena secara logis yuridis penetapan tersangka itu bagian akhir dari proses penyidikan dan tinggal diserahkan ke pengadilan. Tetapi karena mungkin ada intervensi dari luar KPK baik itu dari kekuasaan politis maupun kekuasaan lainnya, maka tersangkanya tidak disidang-sidang," terang dia.



Sumber: BeritaSatu.com