Debat Publik untuk Calon Pimpinan KPK Layak Dilakukan

Debat Publik untuk Calon Pimpinan KPK Layak Dilakukan
Suasana tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Robertus Wardi / WM Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:28 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Wacana dari Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan KPK untuk melakukan debat publik bagi calon pimpinan KPK layak didukung. Debat tersebut bisa membuka partisipasi publik dalam menilai kualitas dan kemampuan sang calon.

"Debat publik dan paparan program pemberantasan korupsi menjadi penting sehingga masyarakat tidak salah pilih. Dengan adanya debat publik jadi tahu adanya transparansi dalam seleksi pimpinan KPK," kata pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta, kepada SP, di Jakarta, Kamis (31/7/2019).

Ia menjelaskan, dengan debat publik masyarakat bisa tahu persis apa program dan keyakinan sang calon dalam memberantas korupsi. Selain itu, debat publik juga bisa menutup celah bagi Pansel untuk memilih calon secara subyektif.

"Subyektifitas Pansel pasti ada. Namun dapat diatasi dengan debat publik dan transparansi. Obyektifitas Pansel akan terlihat sewaktu menentukan pilihan kepada calon yang ideal dan punya tekad bulat memberantas korupsi. Masyarakat bisa melihat pilihan Pansel berdasarkan hasil debat yang dilakukan," jelas Frans.

 

Sorotan Publik

Dukungan dilakukan uji publik juga disampaikan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos. Menurutnya, uji publik dan debat terbuka Calon Pimpinan (capim) adalah salah satu mekanisme seleksi yang patut mendapat perhatian saksama pansel KPK. Termasuk nantinya laporan dan keluhan masyarakat terhadap calon.

"Mereka yang menjadi pansel KPK menyadari betul bahwa kerja mereka dalam sorotan publik dan menjadi taruhan bagi reputasi dan integritas yang dibangun selama ini. Karena itu dapat dipastikan pansel KPK berusaha bekerja sebaik-baiknya melakukan seleksi, meski sudah tentu tidak bisa dihindari unsur subyektif dalam urusan pemilihan. Namun apabila ukuran dan parameter yang telah disepakati dijadikan patokan, unsur subyektifitas bisa diminimalisir," jelas Bonar.

Dia meminta ‎Pansel KPK tidak hanya mengukur kredibilitas calon dari kertas tertulis belaka, tapi melakukan penelusuran dan cross check terhadap kapabilitas dan rekam jejak calon.

Sementara terkait pandangan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang mengingatkan bahwa UU KPK mengamanatkan bahwa pimpinan harus ada unsur penyidik/penyelidik dan penuntut, Bonar berpendapat‎ patut dipertimbangkan. Alasannya, Komisioner KPK memang harus berasal dari orang yang punya pengalaman teknis dalam penegakan hukum. Lembaga KPK tidak ingin dipimpin oleh orang yang hanya berbekal teori tapi tidak punya pengalaman lapangan.

"Satu atau dua komisioner KPK dengan latar belakang Polisi atau Jaksa tentu akan membantu. Apalagi sedikit banyak mempermudah koordinasi dengan institusi dari mana dia berasal. Sepanjang memenuhi ukuran dan parameter yang ditetapkan siapapun mempunyai kesempatan sama," tutup Bonar.



Sumber: Suara Pembaruan