Gelar Debat Publik, Langkah Pansel Capim KPK Dinilai Progresif

Gelar Debat Publik, Langkah Pansel Capim KPK Dinilai Progresif
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) bersiap mengikuti tes uji kompetensi Seleksi Calon Pimpinan KPK di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara, Cilandak, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Yustinus Paat / WM Kamis, 1 Agustus 2019 | 20:33 WIB

 

Jakarta, Beritassatu.com - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menilai, langkah panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim KPK) menggelar debat publik merupakan langkah yang bagus dan positif. Menurut Petrus, langkah tersebut sekaligus menjawab kecurigaan publik soal mekanisme rekrutmen capim KPK yang dinilai tertutup.

"Ini langkah yang bagus dan menunjukkan pansel akan transparan tentang capim KPK serta mengundang partisipasi publik untuk menguji capim KPK," ujar Petrus, saat dihubungi Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Menurut Petrus, debat publik tersebut merupakan langkah progresif pansel yang selama ini tidak pernah dilakukan. Dia menilai seleksi capim KPK selama terkesan sangat normatif, mulai dari seleksi administrasi, wawancara dan dialog dengan Komisi III DPR.

"Dengan debat publik itu, maka masyarakat bisa berpartisipasi dan mengetahui integritas dan kualitas para capim KPK serta strategi-strategi mereka dalam melakukan pencegahan dan pemberantasa korupsi," katanya.

Petrus juga berharap melalui debat publik tersebut, publik bisa mengetahui tidak hanya kualitas intelektual atau kapasitas capim KPK, tetapi juga rekam jejak yang tidak terkait persoalan hukum, komitmen dan independensi para capim KPK.

"Dari apa yang disampaikan saat debat, publik bisa menilai apakah capim tersebut punya komitmen untuk tidak mau diintervensi oleh siapapun dan hal-hal lainnya," tutur dia.

Terkait metode debat, Petrus mengusulkan, para capim KPK dihadirkan dalam satu forum. Kemudian, dipandu oleh moderator yang akan menyampaikan pertanyaan elaboratif dan investigatif yang disusun oleh pansel bersmaa para pakar serta unsur masyarakat.

"Bila perlua debat publik ini harus disiarkan melalui televisi nasional, lalu setelah bisa dilakukan survei penilaian masyarakat pasca debat tersebut. Nanti, pansel, DPR dan presiden bisa mempertimbangkan hasil dari debat tersebut dan penilaian masyarakat atas para capim KPK," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com