KPK Tetapkan Direktur Keuangan AP II Tersangka Suap Proyek BHS

KPK Tetapkan Direktur Keuangan AP II Tersangka Suap Proyek BHS
Basaria Panjaitan. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 23:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II (PT AP II), Andra Y Agussalam sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property.

Selain Andra, status tersangka juga disematkan KPK terhadap staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif Andra dan Taswin serta sejumlah pihak lain yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (31/7/2019) malam.

"Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dilanjutkan gelar perkara, maka dalam batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasl Indonesia (Persero) Tahun 2019. KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam.

Basaria menuturkan, KPK menerima informasi PT INTI akan memperoleh pekerjaan BHS yang akan dioperasikan oieh PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Proyek senilai sekitar Rp 86 Miliar ini untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II. Awalnya, PT APP yang merupakan anak usaha PT AP II berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS. Namun Andra mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT INTI.

"Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemillk paten," ungkap Basaria.

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan DP dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT. INTI dikarenakan ada kendala cashflow di PT INTI. Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI.

"Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi," tutur Basaria.

Meski demikian, Andra justru mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagal modal awal. Untuk 'mengawal' proyek ini agar dapat digarap PT INTI Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700.

"AYA diduga menerima uang SGD 96.700 sebagai imbalan atas tindakannya 'mengawal' agar proyek BHS dikerjakan oleh PT INTI," ungkap Basaria.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Andra selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Taswin yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan