KPK Duga Ada Proyek Lain Jadi Bancakan Dirkeu PT AP II

KPK Duga Ada Proyek Lain Jadi Bancakan Dirkeu PT AP II
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga )
Fana Suparman / JAS Jumat, 2 Agustus 2019 | 09:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II (PT AP II), Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka suap. Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property agar digarap PT Inti.

KPK menduga terdapat sejumlah proyek lainnya yang menjadi bancakan Andra maupun petinggi PT AP II dan PT Inti. Meski demikian, KPK baru menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan suap terkait proyek BHS di PT APP.

"Proyeknya tidak hanya ini. Hasil dari ekspose tadi tim, uang ini untuk (proyek) BHS," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam.

Untuk itu, KPK menduga suap sebesar SGD 96.700 ini bukanlah suap yang pertama diterima Andra. Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan PT LEN Industri ini diduga telah menerima suap sebelumnya.

"Menurut informasi, tidak. Ada beberapa (pemberian suap lainnya)," ungkap Basaria.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu PT PT AP II, Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Inti (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property.

Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property agar digarap PT Inti.

Kasus ini bermula saat KPK menerima informasi PT Inti akan memperoleh pekerjaan BHS yang akan dioperasikan oieh PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Proyek senilai sekitar Rp 86 miliar ini untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II.

Awalnya, PT APP yang merupakan anak usaha PT AP II berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS. Namun Andra mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT Inti. Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemillk paten.

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT Inti untuk meningkatkan uang muka atau down payment (DP) dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT Inti dikarenakan ada kendala cashflow di PT Inti .

Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT Inti. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT Inti terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi.

Meski demikian, Andra justru mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT Inti. Tujuannya, agar uang muka segera cair sehingga PT Inti bisa menggunakannya sebagal modal awal.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Andra selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Taswin yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan