Fintech Pinjaman Ilegal Manfaatkan Ruang Kosong Peraturan

Fintech Pinjaman Ilegal Manfaatkan Ruang Kosong Peraturan
Ilustrasi Fintech
Farouk Arnaz / WBP Jumat, 2 Agustus 2019 | 13:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Siber Mabes Polri mengamini keluhan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait nihilnya aturan hukum untuk menindak financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending ilegal atau pinjaman online (pinjol) ilegal.

Korps baju cokelat itu baru bisa menindak jika pinjol ilegal melakukan pelanggaran hukum lainnya seperti penyadapan dan penyimpanan data pribadi, pengiriman gambar porno, dan pencemaran nama baik. Selain itu, pengancaman, manipulasi data, hingga mengakses data secara ilegal. Dari sini, polisi bergerak dan menjerat mereka dengan pasal yang sudah terangkum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Lebih dari itu, kami belum temukan pasal yang bisa menjerat para fintech (pinjol) ilegal ini,” kata Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Polri Kombes Rickynaldo di Mabes Polri Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Perwira menengah itu menambahkan Polri tak bisa mengantisipasi maksimal karena hampir sebagian besar server
ada di luar negeri. Server di Indonesia hanya 20 persen dan merupakan pinjol legal.  “Jika kita berikan pada orang yang tak bertanggung jawab, bisa disebar. Karena kita mengirimkan foto dan KTP. Itu yang sering tidak sadar menyebarkan data pribadi ke orang lain. Kami sarankan masyarakat jangan melakukan peminjaman fintech ilegal,” sambung Rickynaldo.

Proses peminjaman tidak akan bermasalah, jika sesuai syarat dan ketentuan, meski pinjol ilegal. Masalah muncul setelah jatuh tempo lewat dan peminjam gagal bayar. Debt collector akan meneror yang bisa mengarah ke tindakan pidana.

Saat ini kata dia, ada tujuh kasus yang ditangani Bareskrim Polri. Satu kasus Vcard sudah selesai dan dalam proses persidangan. Adapun lainnya masih dalam proses karena lebih mengarah ke pencemaran nama baik dan akan dijerat UU ITE. “Ini delik aduan sehingga para korban harus datang atau menunjuk kuasanya untuk buat laporan. Saat ini kendalanya para peminjam ini tidak mau melaporkan secara langsung atau menunjuk kuasanya. Kami juga berusaha menjemput bola mencari para korban untuk membuat laporan,” tambah Rickynaldo.

Isu pinjaman online (pinjol) kembali muncul setelah kasus menimpa wanita asal Solo berinisial Y. Ia dipermalukan setelah tidak mampu membayar pinjalaman online yang menjebaknya. Korban yang awalnya meminjam Rp 1 juta di empat pinjol itu kini utangnya semakin bertumpuk. Semuanya bunga-berbunga hingga totalnya menjadi hampir Rp 30 juta.

Tempat dia berutang, satu pinjol berinisial INC****, lalu melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi. Orang yang diduga ada kaitannya dengaj pinjol mempermalukan Y dengan memasang poster foto Y disertai tulisan pelecehan.

Yakni: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp 1.054.000 untuk melunasi utang saya di aplikasi INC****. Dijamin puas.



Sumber: BeritaSatu.com