Listrik Padam, Komnas HAM Desak PLN Berikan Ganti Rugi

Listrik Padam,  Komnas HAM Desak PLN Berikan Ganti Rugi
Penerangan jalan di kawasan Jalan Kesehatan Bintaro yang tidak berfungsi karena listrik padam, Minggu 4 Agustus 2019. Listrik padam dirasakan oleh warga Jabodetabek akibat gangguan pada transmisi SUTET 500 kV lalu Gas Turbin 1 sampai 6 Suralaya mengalami trip sementara Gas Turbin 7 dalam posisi mati. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Fana Suparman / MPA Senin, 5 Agustus 2019 | 20:11 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik masal. Diketahui, listrik di Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, hingga DIY padam selama berjam-jam pada Minggu (4/8) kemarin. Bahkan hingga hari ini pasokan listrik PLN belum sepenuhnya pulih. Masih ada pemadaman di sejumlah lokasi.

"Ya pasti harus ada ganti kerugian," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8).
Anam menyayangkan sikap PLN yang tidak segera menyampaikan langsung secara rinci kepada masyarakat saat listrik padam. Sikap PLN tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya dan menunjukan tata kelola di perusahaan pelat merah itu bermasalah.

Selain itu, Anam juga mempertanyakan penanganan kondisi darurat yang dilakukan PLN. Ditegaskan, penanganan padamnya listrik tidak akan berlarut jika PLN punya perencanaan yang baik.

"Ternyata pemulihannya juga bermasalah sampai di rumah saya tadi mau berangkat masih mati. Habis hidup terus mati kembali. Menurut saya planning untuk menempatkan ini sebagai sesuatu hal yang strategis tidak secara serius dilakukan," katanya.

Anam menegaskan, padamnya listrik selama berjam-jam itu juga berkaitan dengan hak asasi manusia terutama soal keamanan. Untuk itu, Komss HAM mendesak PLN untuk mengevaluasi secara menyeluruh agar hal serupa tidak kembali terjadi.

"Yang pasti persoalan ini harus dievaluasi dan jelaskan kepada publik kenapa ini terjadi. Kedua apa planningnya agar ini tidak terjadi kembali. Ketiga, kalau memang ada kelalaian ini ada kelalaian diusut sampai tindakan hukum tidak hanya sanksi administratif," tegasnya.

Sebelumnya, PLN menyatakan akan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terkena dampak pemadaman massal pada Minggu

"Kami bekerja semaksimal mungkin penormalan seluruh pembangkit dan transmisi yang mengalami gangguan, saat ini sejumlah pembangkit listrik sudah mulai masuk sistem mencapai 9.194 MW," kata Plt Direktur Utama (Dirut) PLN Sripeni Inten Cahyani di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Sementara itu terkait pemadaman yang terjadi di sejumlah wilayah, PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan.

Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment, dan sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik (Non Adjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.



Sumber: Suara Pembaruan