Komnas HAM Minta KPK Usut Dugaan Korupsi soal Bekas Tambang di Kaltim

Komnas HAM Minta KPK Usut Dugaan Korupsi soal Bekas Tambang di Kaltim
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / JAS Senin, 5 Agustus 2019 | 21:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Choirul Anam, kedatangannya ini untuk berkoordinasi terkait penyelesaian persoalan bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur (Kaltim) yang kerap menelan korban jiwa. Dalam kurun lima tahun terakhir setidaknya terdapat 35 korban jiwa akibat lubang bekas tambang di Kaltim.

Komnas HAM, kata Choirul Anam, meminta KPK mengusut dugaan korupsi terkait lubang bekas tambang tersebut. Hal ini lantaran terdapat dugaan unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang di Kaltim, termasuk di Samarinda.

"Kami berharap di sini ada penindakan, kami juga akan menggunakan skenario kewenangan kami untuk melakukan penindakan," kata Choirul Anam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2019)

Anam mengatakan tim Komnas HAM telah mendatangi langsung lokasi lubang bekas galian tambang di Samarinda, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. Menurut Anam, permasalahan lubang ‎bekas tambang yang menewaskan 35 orang itu bukan hanya permasalahan pelanggaran hak asasi manusia tetapi juga menyangkut tata kelola yang buruk.

"‎Kami bersepakat untuk mulai kerja sama antara KPK dan Komnas HAM untuk melihat tambang di Kalimantan dengan dua narasi, narasi HAM dan narasi antikorupsi," ungkapnya.

Anam menyatakan, indikasi adanya korupsi terkait lubang bekas tambang tersebut terletak pada tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, terdapat kecacatan administrasi dalam pengelolaan tambang di Kalimantan.

"Kami menemukan satu proses pengawasan yang lemah, satu proses pengurusan administrasi yang juga lemah‎, yang indikasinya memang kelemahan-kelemahan ini bukan praktik biasa, ini praktik yang sistematis," tegasnya.

Anam berharap dengan tindakan tegas KPK dapat memberi efek jera sehingga mencegah bertambahnya korban jiwa terutama anak-anak. Selama ini, kata Anam, bekas lubang tambang tersebut dibiarkan menganga dengan jarak hanya 5 meter sampai 20 meter dari permukiman penduduk.

Padahal, kata Anam, idealnya, jarak lokasi tambang ke permukiman adalah 500 meter. "(Diharapkan) ada tata kelola yang baik dengan cara kami harapkan ada penindakan di situ," katanya. 

 



Sumber: Suara Pembaruan