Tokoh Masyarakat Yahukimo Menuntut Kembalikan Suara

Tokoh Masyarakat Yahukimo Menuntut Kembalikan Suara
Surat Dewan Adat Nasional Pejuang Pendiri Kabupaten Yahukimo kepada KPU Yahukimo. ( Foto: Ist )
Heriyanto / HS Rabu, 7 Agustus 2019 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan suku di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, mendesak agar komitmen suara dengan sistem noken dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu dikembalikan. Hal itu karena para tokoh masyarakat tersebut menduga adanya kecurangan secara sistematis.

Lemjen Honnoma selaku Kepala Suku Besar Yahukimo kepada Beritasatu.com menjelaskan adanya rekayasa mencurangi suara warga dan kepala kampung dalam Pileg 2019 tersebut. Padahal, komitmen dalam sistem noken sudah disepakati untuk mengoptimalkan kepentingan masyarakat lokal. Untuk itu, Lemjen mendesak untuk menarik 167.000 suara warga dari suku Yali Tengah.

“Kami membawa mandat dari para kepala suku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat lainnya terkait dengan Pileg 2019 lalu. Data tim kami menunjukkan dukungan itu dari 167.000 warga yang punya hak pilih,” tegasnya.

Dia menegaskan bahwa pihaknya sejak dari awal mendorong calon legislatif (caleg) yang memperjuangkan kepentingan warga. Salah satu caleg tersebut adalah Yakobus Jagong dari Partai Golkar sebagai wakil di DPR RI. Sebanyak 167.000 warga dari 23 distrik di Yahukimo itu sudah bulat mendukung Yakobus Jagong. “Jangan sampai ada manipulasi yang merugikan masyarakat kami,” ujarnya, Rabu (7/8).

Sebelumnya, Lemjen sudah beberapa kali mendesak agar jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta penyelenggara lainnya selalu transparan. Hal itu untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak diselewengkan oleh oknum-oknum di KPU dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami terus mengawal aspirasi warga kami dalam Pileg 2019. Sejak dari Yahukimo hingga ikut ke Jayapura untuk memastikan dukungan kami kepada caleg di berbagai tingkatan tidak dicurangi,” ujar Lemjen beberapa waktu lalu.

Para tokoh masyarakat Yahukimo itu terus mempertanyakan hasil pleno perhitungan suara dalam pileg yang tidak diumumkan secara terbuka. Apalagi, perolehan suara caleg pun belum bisa diketahui dengan rinci, sekalipun sebagian besar proses perhitungan sudah dilakukan KPU Provinsi Papua.

“Padahal, KPU seharusnya sudah memberitahukan hasil suara partai politik dan juga perolehan suara dari para caleg,” ujar Lemjen, pada awal Mei lalu.

Ironisnya, dugaan kecurangan pun akhirnya dibawah dalam sidang sengketa Mahkamah Konstitusi. Adapun sidang pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 segera disampaikan dalam pekan ini.

“Kami berharap MK lebih obyektif untuk melihat fakta-fakta yang ada sehingga bisa memutuskannya dengan tepat dan memenuhi rasa kedailan masyarakat. Jangan sampai keputusan yang ada justru mengecewakan rakyat dan justru mempertajam konflik horisontal,” tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan