Hakim Sebut Menag Lukman Terima Rp 70 Juta

Hakim Sebut Menag Lukman Terima Rp 70 Juta
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Menteri Agama menyatakan diri siap memberikan kesaksikan jika diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca OTT yang menyeret dua pejabat Kementerian Agama yakni Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemag Jawa Timur Haris Hasanuddin. ( Foto: ANTARA FOTO / Nalendra )
Fana Suparman / FMB Kamis, 8 Agustus 2019 | 10:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim) Haris Hasanudin. Majelis Hakim menyatakan, Haris terbukti bersalah telah menyuap anggota DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy terkait proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag. Tak hanya Romy, hakim menyebut Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menerima uang Rp 70 juta dari Haris Hasanudin terkait proses seleksi jabatan Kakanwil Kemag Jatim yang diikutinya.

"Perbuatan terdakwa Haris Hasanudin memberi sejumlah uang kepada saksi Romi (Romahurmuziy) dan Lukman, yang mana perbuatan terdakwa masing-masing berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain," kata Ketua Majelis Hakim Hastoko saat membacakan vonis terhadap Haris di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Perkara ini bermula dari tidak lolosnya Haris dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama lantaran gagal memenuhi syarat administrasi. Namun Ketua Umum PPP Romy meminta Menag Lukman Hakim untuk memasukan kembali nama Haris menjadi peserta seleksi.

Kemudian, Lukman mengarahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan selaku Sekjen Kemenag dalam proses seleksi tersebut. Nur Kholis kemudian menyuruh Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta. Tercatat dalam Berita Acara Panitia Seleksi Nomor:2/PANSEL/12/2018, penambahan peserta seleksi yakni Haris Hasanudin dan Anshori.

"Bertempat di Kantor Kemag saksi Lukman memerintahkan saksi M Nur Kholis Setiawan dan saksi Ahmadi untuk memasukan nama terdakwa Haris dalam 3 besar peringkat terbaik yang akan dipilih oleh Menteri Agama," papar Hakim Hastoko.

Masih tercantumnya nama Haris sebagai peserta mendapat reaksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pada 29 Januari 2019, KASN memberikan rekomendasi bahwa dua orang peserta digugurkan karena pernah menerima hukuman disiplin PNS pada tahun 2015 dan 2016. Surat rekomendasi itu disampaikan kepada Menteri Agama dalam surat bernomor B-342/KASN/1/2019.
Namun atas arahan Romy, Lukman tetap diminta mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

"Kemudian saksi Lukman mengirimkan lewat WA (Whatsapp) ke Nur Kholis dan satunya adalah terdakwa Haris Hasanudin dipilih oleh saksi Lukman Hakim untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kemenag Prov Jatim," ungkap Hastoko.

Pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, Haris memberikan uang sejumlah Rp50 juta. Dalam pertemuan itu disebutkan kalau Lukman akan menjamin pengangkatan Haris.

Haris kemudian diangkat menjadi Kakanwil Kemenag Jatim pada 4 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019.

"Lalu 9 Maret 2019 bertempat di Tebuireng Jombang, Haris kembali memberikan uang sejumlah Rp20 juta untuk Lukman melalui Herry Purwanto," kata Hakim.



Sumber: Suara Pembaruan