Politikus Nasdem Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Politikus Nasdem Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Senin, 12 Agustus 2019 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politikus Partai Nasdem, Fauzih H. Amro mangkir atau tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (12/8/2019). Fauzih sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) yang menjerat Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Chrystelina GS mengatakan, Fauzih tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan belum menerima surat panggilan.

"Yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang bersangkutan tidak menerima surat panggilan," kata Chrystelina di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Chrystelina memastikan tim penyidik bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan Fauzih. Namun, Chrystelina belum mengetahui secara pasti kapan pemeriksaan terhadap Fauzih ini akan dilakukan.

"Akan dijadwalkan kembali untuk pemeriksaan ulang," katanya.

Sebelum menjadi politikus Partai Nasdem, Fauzih Amro merupakan anggota DPR dari Fraksi Hanura. Di DPR, Fauzih sempat bertugas di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal. Diduga posisi Fauzih Amro saat menjabat sebagai anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura ini yang membuatnya dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK.

Diketahui KPK menetapkan Komisaris dan Direktur PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kempupera. Hong Arta diduga bersama-sama sejumlah pengusaha lain menyuap sejumlah penyelenggara negara untuk memuluskan usulan proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara milik Kempupera.

Tim penyidik menemukan fakta yang didukung bukti-bukti berupa keterangan saksi, dokumen dan barang bukti elektronik bahwa Hong Arta dan rekan-rekannya menyuap sejumlah pihak. Beberapa diantaranya Amran Hi Mustary selaku Ketua Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 8 miliar pada Juli 2015 dan Rp 2,6 miliar pada Agustus 2015. Selain itu, Hong Arta juga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Damayanti Wisnu Putranti selaku anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP periode 2009-2014 pada November 2015.

Hong Arta merupakan tersangka ke-12 yang dijerat KPK terkait kasus ini. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima anggota DPR, seorang Kepala Balai, seorang bupati, dan empat orang pihak swasta. Mereka yang dijerat KPK, yakni, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti, dua rekannya, Julia Prasetyarini dan Dessy A Edwin; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary; Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, Sok Kok Seng, dan empat Anggota DPR RI lainnya yakni, Budi Supriyanto; Andi Taufan Tiro; Musa Zainuddin; serta Yudi Widiana Adia serta Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan.



Sumber: Suara Pembaruan