Kasus Suap Direktur Keuangan, KPK Periksa 4 Petinggi PT Angkasa Pura II

Kasus Suap Direktur Keuangan, KPK Periksa 4 Petinggi PT Angkasa Pura II
Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga )
Fana Suparman / CAH Selasa, 13 Agustus 2019 | 11:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa empat petinggi PT Angkasa Pura II (AP II), Selasa (13/8). Empat petinggi yang menjabat Vice President PT Angkasa Pura II itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property (PT APP) yang menjerat Direktur Keuangan (Dirkeu) PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur.

Keempat petinggi PT Angkasa Pura II yang dijadwalkan diperiksa penyidik KPK hari ini, yaitu Vice President of Procurement and Logistic Assistance, Agus Herlambang; Vice President of Legal and Compliance, Ivone Cleara; Vice President of Human Capital Service, Irma Yelly serta Vice President of Corporate Financial Control, Mulyadi.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA (Andra Y. Agussalam)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa Vice President of Operation and Business Development PT Angkasa Pura II (PT AP II), Pandu Mayor Hermawan, Jumat (9/8/2019) lalu.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu PT PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property. Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property agar digarap PT INTI.

Kasus ini bermula saat KPK menerima informasi PT INTI akan memperoleh pekerjaan BHS yang akan dioperasikan oieh PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Proyek senilai sekitar Rp 86 miliar ini untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II. Awalnya, PT APP yang merupakan anak usaha PT AP II berencana melakukan tender pengadaan proyek BHS. Namun Andra mengarahkan agar PT APP melakukan penjajakan untuk penunjukan langsung kepada PT INTI.

Padahal dalam pedoman perusahaan, penunjukan Iangsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemillk paten.

Tak hanya itu, Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan DP dari 15% menjadi 20% untuk modal awal PT. INTI dikarenakan ada kendala cashflow dl PT INTI. Atas arahan Andra, Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa Pura II, Marzuki Battung menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI. Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi.

Meski demikian, Andra justru mengarahkan Direktur PT Angkasa Pura Propertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagal modal awal.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Andra selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Taswin yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

 



Sumber: Suara Pembaruan