Ruang Kosong Pembangunan Karakter Bangsa Diisi Kelompok Radikal

Ruang Kosong Pembangunan Karakter Bangsa Diisi Kelompok Radikal
Ilustrasi Pancasila ( Foto: istimewa / istimewa )
Carlos KY Paath / WBP Rabu, 14 Agustus 2019 | 14:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengungkapkan, proses pembangunan karakter bangsa berhenti sejak reformasi. Pengajaran mengenai Pancasila dan paham-paham kebangsaan tak ada lagi. Akhirnya, gerakan tarbiyah atau gerakan islamisasi di kampus begitu masif.

National character building (pembangunan karakter bangsa) berhenti sejak reformasi, sehingga ada ruang kosong yang kemudian diisi oleh kelompok-kelompok yang beraliran radikal ini. Mereka karena bagian dari gerakan transnasional ideologi, maka tidak merasa memiliki terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Eva Kusuma Sundari kepada Beritasatu.com, Rabu (14/8).

Eva menuturkan, kelompok radikal merambah dari kampus ke kampus. Masuk ke dalam gerakan transnasional ideologi mulai wahabi, taqfiri, dan ikhwanul muslimin. Berada di rumah-rumah ibadah, dan kemudian bergerak. Misalnya mengembangkan kegiatan kerohanian Islam di Sekolah Menengah Atas.

Setelah lulus dari perguruan tinggi, lanjut Eva, ada yang masuk ke kementerian melaksanakan agenda politik. Eva menyatakan, larangan terhadap kelompok Cipayung Plus berkegiatan di kampus lantas dibajak oleh gerakan tarbiyah untuk justru melakukan gerakan politik sesungguhnya.

“Cuma mereka adakan kamuflase, karana mereka ngomongnya dakwah, melakukan kelompok studi dan seterusnya. Jadi ini ironi, larangan kelompok Cipayung Plus menimbulkan ruang kosong dalam politik etik kita. Mereka (kelompok radikal) sangat leluasa mengembang biakkan kelompok mereka, menyusup sampai SMA, bahkan SMP (Sekolah Menengah Pertama),” ungkap Eva Kusuma Sundari.

Eva mengatakan, publik terkaget dengan kehadiran gerakan itu, khususnya setelah pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gerakan tersebut sudah menguasasi kelembagaan dan jajaran pimpinan perguruan tinggi.

Eva mengapresiasi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan memilih rektor yang komitmen terhadap Pancasila. “Saya melihat perlu ada kebijakan untuk meluruskan ini. Misalnya Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) bikin keputusan presiden (keppres) tentang Hari Lahir Pancasila, dan peraturan presiden mengenai pembangunan karakter bangsa, Sekarang kita tidak tinggal diam terhadap pembajak pembangunan karakter bangsa oleh kelompok radikal,” tegas Eva Kusuma Sundari.



Sumber: Suara Pembaruan