KPK Masih Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

KPK Masih Belum Terima Salinan Putusan Kasasi Syafruddin
Mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. ( Foto: BeritaSatu Photo / Fana Suparman )
Fana Suparman / FMB Rabu, 14 Agustus 2019 | 17:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini, Rabu (12/8/2019), belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atss Kasasi mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung terkait perkara dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Lembaga antikorupsi menyayangkan lamanya proses pengiriman putusan lengkap tersebut ke para pihak, termasuk KPK. Salinan putusan itu penting bagi KPK untuk menentukan langkah hukum berikutnya atas putusan MA yang melepaskan Syafruddin dari jeratan hukum SKL BLBI.

"KPK menyayangkan lamanya proses pengiriman putusan lengkap tersebut ke para pihak. Jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Syafruddin yang menjadi terdakwa perkara dugaan korupsi SKL BLBI. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli lalu itu, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan terhadap Syafruddin.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim Agung juga memutuskan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Febri menyatakan, sejak putusan disampaikan MA pada 9 Juli 2019, KPK baru menerima petikan saja. Sementara sampai saat ini atau setelah lebih dari sebulan, salinan putusan lengkap belum juga diterima. Febri menegaskan, kerugian keuangan negara sekitar Rp 4,58 triliun akibat korupsi BLBI yang harus dikembalikan kepada masyarakat.

"Ikhtiar itu yang sedang kami lakukan dengan berbagai cara baik terkait dengan putusan dengan terdakwa SAT atau penyidikan yang sedang berjalan saat ini ataupun nanti posisi KPK sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam gugatan perdata melawan Sjamsul Nursalim," tutur Febri.

Diketahui, Sjamsul melalui kuasa hukumnya menggugat auditor BPK, I Nyoman Wara dan BPK ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang atas laporan investigatif BPK terkait kerugian negara dalam kasus korupsi SKL BLBI yang kini menjeratnya. KPK memastikan mendukung BPK dalam menghadapi gugatan Sjamsul. Dukungan itu ditunjukkan KPK dengan mengajukan diri sebagai pihak ketiga yang terganggu kepentingannya ke PN Tangerang. KPK berharap permohonannya ini dikabulkan PN Tangerang dalam putusan sela yang dibacakan dalam persidangan hari ini.

"KPK meminta pada Hakim untuk mengabulkan agar KPK dapat masuk sebagai Pihak Ketiga yang Berkepentingan (Voeging) dalam perkara ini, sehingga nanti kami akan mengajukan gugatan dan bukti-bukti yang mendukung hal tersebut," harap Febri.
KPK menyatakan putusan majelis Hakim PN Tangerang ini berkontribusi terhadap upaya penanganan kasus BLBI sekaligus dapat memperkuat upaya mengembalikan uang Rp 4,58 triliun ke negara sehingga dapat digunakan oleh masyarakat nantinya. Apalagi, KPK saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi SKL BLBI yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

"KPK berkepentingan untuk mempertahankan laporan hasil pemeriksaan BPK yang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus ini sejumlah Rp 4,58 triliun karena penyidikan untuk SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim) masih terus dilakukan sampai saat ini," tegas Febri.

Untuk itu, KPK mendukung BPK menjalankan tugasnya menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan KPK. Ditegaskan, kewenangan menghitung kerugian keuangan negara tersebut diatur secara tegas di UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

"Sedangkan I Nyoman Wara, Auditor BPK merupakan ahli yang dihadirkan oleh KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," katanya.

Dalam kesempatan ini, Febri juga menyinggung putusan Majelis Hakim PN Cibinong dalam putusan terkait Gugatan Nur Alam terhadap ahli yang diajukan KPK yang menegaskan ahli tidak dapat dituntut balik baik secara pidana ataupun perdata. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan terhadap seluruh keterangan ahli baik itu ahli lingkungan, ahli kedokteran, maupun ahli dalam bidang keilmuan yang lain, yang diajukan di persidangan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dengan pertimbangan apabila keterangan ahli tersebut telah dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya. Dengan demikian, gugatan tersebut sama saja dengan menggugat Putusan Hakim, di mana hal ini akan membahayakan dan mengancam sistem peradila.

Keberatan terhadap keterangan ahli hanya dapat dilakukan dengan cara apabila masih dalam tahap persidangan, menghadirkan ahli lain yang dianggap mempunyai kapasitas lebih baik, atau apabila keterangan ahli tersebut telah dipergunakan majelis hakim dalam putusannya maka cara yang dapat ditempuh adalah dengan jalan mengajukan upaya hukum. Ditegaskan Febri, putusan yang dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diharapkan mampu menghilangkan kekhawatiran para ahli yang beberapa waktu belakangan mengemuka dan para ahli merasa terancam akan timbulnya gugatan-gugatan perdata maupun tuntutan-tuntutan pidana baru terhadap mereka di masa yang akan datang.

"Kami mengajukan permohonan ini agar ke depan dapat dihindari putusan yang saling bertentangan satu dengan lainnya," katanya.



Sumber: Majalah Investor