KPK Cecar Dirut AP II soal Pengadaan BHS

KPK Cecar Dirut AP II soal Pengadaan BHS
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Rabu, 14 Agustus 2019 | 20:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur Utama (Dirut) PT Angkasa Pura (AP) II, Muhammad Awaluddin, Rabu (14/8/2019) malam.

Awaluddin diperiksa sebagai saksi dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property (APP) yang menjerat Direktur Keuangan (Dirkeu) AP II, Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero), Taswin Nur.

Tak hanya Awaluddin, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga memeriksa Asistance Vice President of Procurement and Logistic, Munalim, serta empat Operation Service Procurement Senior Officer, yakni Rudi Syamsudin, Irja Fuadi, Ponny Suyaningsih dan Rusmalia.

Dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik mencecar para saksi, termasuk Awaluddin mengenai proses pengadaan BHS. Penyidik ingin mengetahui secara rinci proses pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT AP II.

"Penyidik mendalami keterangan saksi untuk mendetailkan proses pengadaan pekerjaan Baggage Handling System di enam bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu AP II, Andra Y Agussalam dan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI (Persero) Taswin Nur, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Property. Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek BHS di PT Angkasa Pura Property agar digarap PT INTI.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Andra selaku tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Taswin yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (F-5)



Sumber: Suara Pembaruan