Dianiaya Oknum Polhut, Petani Sawit Lapor Komnas HAM

Dianiaya Oknum Polhut, Petani Sawit Lapor Komnas HAM
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Yeremia Sukoyo / WM Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:41 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Petani sawit di Kampung Sawah, Desa Mendis Jaya, Kecamatan BayuLencir, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, melapor dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Polisi Kehutanan (Polhut) ke Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (14/8/2019).

"Saya meminta keadilan terhadap penganiayaan yang dilakukan Polhut dan preman terhadap suami saya (Basta Siahaan). Suami saya diseret dan dipukuli di hadapan saya dan anak saya yang masih kecil,” kata Peberenti, selaku pelapor dan istri korban, di Kantor Komnas HAM.

Peberenti menceritakan, pada 28 Februari 2019 malam sekelompok oknum Polhut bersama preman dengan mengendarai mobil dinas Polhut Sumsel mendatangi dan menuding lahan berkebun milik korban berada pada areal hutan produksi.

Selanjutnya oknum Polhut tersebut melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap korban dengan intimidasi senjata laras panjang ke arah korban. Kemudian korban bersama keluarga digiring ke kantor KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Bayung Lincir, untuk bertemu Kepala Resort pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) KPH Wilayah II Lalan Mendis.

Seusai di-BAP, oknum tersebut kemudian mengingatkan agar korban memberi sejumlah uang karena anggota polhut telah datang jauh dari Palembang. Namun, karena korban tidak bisa memenuhi permintaannya, seorang anggota Polhut kemudian memerintahkan membawanya ke Palembang. Pada saat itulah terjadi penganiayaan berupa penyeretan, pemukulan terhadap Basta, istri, dan anaknya yang mencoba menghalangi.

Kuasa hukum korban, Andy Nababan menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan merupakan upaya menindaklanjuti laporan yang telah dilakukan pada 11 Juli 2019 lalu. Ketika itu pihaknya telah melaporkan Polda Sumsel dan Kepolisian Kehutanan Sumsel .

"Kami mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan segera memeriksa saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini," kata Andy Nababan yang mendampingi laporan.

Dijelaskan, kasus penganiayaan itu sendiri sebenarnya sudah dilaporkan ke Polda Sumsel pada 2 Maret 2019. Hanya saja hingga kini pelaporan tersebut masih berjalan di tempat.

Bahkan pada 25 Juni 2019 lalu pihaknya diberitahu melalui surat oleh Polda Sumsel bahwa pelaporan dinilai tidak mencukupi alat bukti. Padahal saksi dan hasil visum dari penganiayaan itu sendiri sudah dilampirkan.

Dalam prosesnya Basta Siahaan kemudian didakwa dengan Pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a dan /atau huruf b UU RI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dikatakan Andy, perkara ini bermula ketika pada tahun 2012, Basta Siahaan bersama rekan-rekan dan sanak saudaranya, membayarkan uang dengan total sejumlah Rp.1.202.500.000,- (satu miliar dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara bertahap kepada Kepala Desa Mendis Jaya, Zakaria Muchtar dan kepada Camat Bayung Lencir Drs Bustanul Arifin.

Lahan tersebut sebagian besar sudah berupa kavling-kavling kebun kelapa sawit dan karet. Pada saat pertama kali diperlihatkan kepada Basta, sebagian lagi masih berupa semak belukar. Lahan-lahan yang berbatasan langsung dengan lahan tersebut juga seluruhnya sudah berupa kebun kelapa sawit dan karet.

Basta Siahaan menjadi yakin dengan adanya jaminan dari Kepala Desa Mendis Jaya dan Camat Bayung Lencir yang menyatakan bahwa lahan tersebut bebas dari sengketa dan bukan merupakan kawasan hutan.

Dirinya kemudian membayar tanda jadi pada tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp.100.000.000 kepada Zakaria Muchtar setelah Kepala Desa Mendis Jaya tersebut melakukan pemindahan pohon-pohon sawit dan karet yang tak terurus yang sebelumnya berada pada lahan tersebut.

Selanjutnya secara bertahap dibayarkan sesuai progres pengerjaan pengkavlingan dan pengukuran lahan kepada Zakaria Muchtar dan Drs. Bustanul Arifin yaitu Camat Bayung Lencir yang ketika itu menjabat. Bahkan kedua pejabat tersebut membuat dan menandatangani 52 lembar surat keterangan usaha yang menerangkan bahwa Basta Siahaan berkebun di wilayahnya.

"Apa latar belakang perkara ini hingga Basta Siahaan yang berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kecamatan Bayung Lencir mengerjakan 10 hektar lahannya, harus ditangkap, disiksa dan ditahan bahkan diadili sedangkan tak kurang dari 70.000 hektar lahan di Kecamatan Bayung Lencir sendiri sudah berubah menjadi perkebunan sawit dan karet," ucap Andy.

Andy menjelaskan, lebih lanjut bahwa Presiden telah mengeluarkan aturan Perpres No. 88 Tahun 2017, Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Secara rinci Perpres tersebut mengatur tata cara penyelesaian sengketa terkait penguasaan tanah di kawasan hutan oleh masyarakat, pemidanaan tidak serta merta dapat diterapkan.

Menurut Andy, kliennya hingga kini juga tidak pernah diperlihatkan Peta Kawasan Hutan Produksi yang katanya telah dikuasai. Bahkan tidak pernah dijelaskan kawasan hutan mana yang menurut penyidik ditanami kelapa sawit oleh korban.



Sumber: Suara Pembaruan