Setara: Setahun, 8 Putusan MK "Bernada" Negatif

Setara: Setahun, 8 Putusan MK
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Willy Masaharu / YUD Minggu, 18 Agustus 2019 | 17:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Setara Institute melakukan penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam jangka waktu setahun sejak 10 Agustus 2018 hingga hari ini (Minggu (18/8/2019).

Penelitian tersebut merupakan bagian dari partisipasi penilaian hakim di Hari Konstitusi yang jatuh tepat pada hari ini.
Berdasarkan hasil penelitian Setara Institute, MK telah mengeluarkan 91 putusan terkait pengujian UU dalam jangka waktu setahun.

Putusan tersebut di antaranya, 5 putusan kabul, 50 putusan tolak, 31 putusan tidak dapat diterima, dan 5 prouk hukum yang berbentuk ketentuan ketetapan.

"Dari 91 putusan pengujian UU tersebut, secara garis besar dikategorikan pada cluster isu hak sipil dan politik (32) putusan, dikategorikan ‎sebagai isu hak ekonomi, sosial, dan budaya (24) putusan, dan (35) putusan dikategorikan sebagai isu rule of law," kata Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Inggrit Ifani, di kantornya, Jalan Hang Lekiu II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019).

Inggrit menilai, ada delapan putusan MK yang 'bernada'‎ negatif dalam kurun waktu satu tahun.

Delapan putusan 'bernada' negatif tersebut di antaranya terkait presidential treshold (Pres-T), penyerahan masa konsesi jalan tol seutuhnya pada pemerintah dan pengusaha, penyelenggaraan peradilan pengujian peraturran perundang-undangan secara tertutup oleh Mahkamah Agung (MA).

Kemudian, putusan terkait‎ gugurnya institusi praperadilan ketika sidang pokok perkara dimulai, limitasi akses data atau informasi kepada penyelenggara telekomunikasi semata untuk penegak hukum, larangan pengumuman hasil survei di masa tenang dan quick count sebelum dua jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat selesai.

"Setara Institute memberikan tone negatif pada delapan putusan (putusan tolak)," kata Inggrit.



Sumber: Suara Pembaruan