Presiden Pastikan Jaksa Agung Tidak dari Parpol

Komisi Kejaksaan Dukung Jaksa Agung dari Internal

Komisi Kejaksaan Dukung Jaksa Agung dari Internal
Ilustrasi Kejaksaan ( Foto: Istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Senin, 19 Agustus 2019 | 21:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang memastikan jaksa agung di pemerintahannya yang kedua nanti bukan berasal dari partai Politik (parpol).

Komisi Kejaksaan mengusulkan posisi Jaksa agung mendatang sebaiknya dari internal. Alasannya, sosok orang nomor satu di korps Adhyaksa telah mengenyam pendidikan jaksa, sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal itu juga berlaku di Polri dan kehakiman, di mana pimpinan kedua lembaga tersebut selalu berasal dari internal.

Menurut Barita, jika jaksa agung berasal dari parpol, akan sangat sulit menjaga independensi.

Sebelumnya di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo kepada pimpinan media massa menyatakan, jaksa agung mendatang bukan berasal dari parpol. Jokowi memberi sinyal bisa dari internal dan bisa juga dari luar.

“Jaksa Agung juga adalah penuntut umum tertinggi sesuai asas dominus litis Kejaksaan universal di seluruh dunia, karena itu maka seyogyanya seorang yang berpredikat jaksa atau pernah ditetapkan menjadi Jaksa lah yang secara hukum dapat melakukan kewenangan penuntutan itu agar legitimasinya kuat. Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seorang menurut UU 16 Tahun 2004 harus menempuh pendidikan jaksa. Jadi sudah pasti kalau dari internal jaksa yang menjadi jaksa agung sudah mengenyam pendidikan jaksa," kata Barita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Menurut Barita, Korps Adhyaksa membutuhkan orang yang berpengalaman teknis dan operasional. Sosok itu tidak perlu waktu lama untuk mempelajari Kejaksaan. Selain itu, pejabat internal Kejaksaan sudah terseleksi dari mulai tahapan awal menjadi jaksa untuk posisi dari awal sudah berjalan, kinerja dan kompetensi teknis menangani perkara teruji dan prestasinya juga sudah teruji.

Rekam jejak integritas dapat ditelusuri karena semua sekarang transparan agar terpilih jaksa yang profesional, punya kompetensi, berani, dan berintegritas sebagaimana yang dibutuhkan Presiden Jokowi.

Dikatakan, jaksa agung adalah pimpinan tertinggi yang mengendalikan seluruh kewenangan dan tugas Kejaksaan dalam penegakan hukum tentu ini harus dilakukan secara profesional, penegakan hukum yang profesional harus bebas dari kepentingan atau muatan politis untuk menjaga agar kewenangan Kejaksaan yang demikian besar itu tidak dikerdilkan untuk melayani kepentingan politik.

Selain itu, kata dia, tugas jaksa agung juga berkaitan dengan penegakan hukum yang akan mengeluarkan banyak produk atau dokumen hukum Penuntutan dan tugas kewenangan lain berdasarkan UU, tugas pengawalan dan pengamanan kepentingan umum dan pembangunan.

“Dari kalangan internal Kejaksaan, banyak jaksa yang rekam jejaknya bersih, berani, punya kompetensi, prestasi, dan integritas tinggi. Ini yang kita harapkan tugas Kepolisian dan Kejaksaan itu dalam hal penegakkan hukum kurang lebih berdekatan seyogyanya untuk jaksa agung juga berasal dari jaksa,” papar dia.

Visi Indonesia
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan mengatakan, Jokowi tentu akan memilih anggota kabinetnya guna mewujudkan Indonesia yang lebih produktif dan kompetitif. Hal itu sesuai dengan langkah Jokowi yang mengusung tema Visi Indonesia.

Sejalan dengan visi Indonesia Presiden Jokowi 2019-2024, yang salah satu poin tetap menitikberatkan reformasi birokrasi, Institusi Kejaksaan Agung berhasil menerapkan zona Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dipimpin Wakil Jaksa Agung Arminsyah. Arminsyah menjadi Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI yang berhasil meraih penghargaan WBK dan WBBM di 13 Satker di lingkungan Kejaksaan.

Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparat dan Pengawasan pada Kempan RB Muhammad Yusuf Ateh, terjadi peningkatan signifikan di jajaran Korps Adhyaksa. Ia menilai, Kejaksaan sangat membanggakan.

"Tanpa keikutsertaan pimpinan, mana mungkin program zona WBK dan WBBM bisa diterapkan di institusi tersebut," ujar dia.

 



Sumber: PR/Suara Pembaruan