Datangi KPK, Menkes Koordinasi Pencegahan Korupsi Melalui E-Katalog

Datangi KPK, Menkes Koordinasi Pencegahan Korupsi Melalui E-Katalog
Nila Moeloek. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / CAH Rabu, 21 Agustus 2019 | 16:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penguatan sistem pencegahan korupsi melalui e-katalog. Nila mengatakan, saat ini pihaknya sedang membangun sistem e-katalog yang sebelumnya dilakukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kita memperbaiki sistem untuk e-katalog. Seperti kita ketahui e-katalog dipegang oleh LKPP, nah sekarang dijadikan sektoral ke Kementerian Kesehatan. Mereka menanyakan sampai dimana yang sudah dilakukan jadi katalog kita itu ada untuk obat-obatan, alat kesehatan, buat makanan tambahan dan kemudian alat belajar mengajar. Dua ini yang memang sudah berjalan dan cukup bagus untuk obat-obatan kita sudah memberitahu kita sudah sejauh mana. Kemudian tentu alat-alat kesehatan tadi memang masih dalam pembukaan. Bagaimana yang terbaik yang dilakukan," tutur Nila usai bertemu dengan Ketua KPK, Agus Rahardjo dan jajaran Kedeputian Pencegahan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8).

Selain soal e-katalog, Nila mengatakan dalam pertemuan ini, pihaknya juga membahas mengenai sistem rujukan di rumah sakit. Nila menyatakan, berbagai upaya ini dilakukan untuk memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya korupsi. Termasuk dalam proses pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan di lingkungan Kemkes.

"Saya juga khawatir kalau nanti nego-nego itu banyak di Kementerian Kesehatan itu yang saya tidak mau sama sekali. Jadi artinya kita harus betul-betul disini bagaimana kita belajar membuat bagaimana supaya betul-betul kita melakukan suatu kesepakatan untuk semua ini keteraturan dalam manajemen dalam rumah sakit dan sebagainya," katanya.

Jubir KPK Febri Diansyah membenarkan pernyataan Nila. Dikatakan Febri, selain Menkes dan jajarannya, dalam pertemuan ini KPK juga mengundang perwakilan LKPP. untuk membahas peningkatan kualitas dan perbaikan di sektor kesehatan.

"Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari Kajian Perbaikan Tata Kelola di Sektor Kesehatan yang dilakukan Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK sejak 2015-2018," kata Febri.

Dalam pertemuan hari ini, Febri mengatakan terdapat sejumlah hal yang dibahas ketiga lembaga. Selain soal percepatan perbaikan sistem e-katalog terutama untuk alat kesehatan, pertemuan ini juga membahas urgensi penyelesaian Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) untuk penyakit berbiaya dan berisiko tinggi.

"Tak hanya itu, dibahas juga mengenai Permenkes penanganan fraud JKN dan perbaikan tata kelola Rumah Sakit, terutama perbaikan manajemen RSCM," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan