Kejagung Serahkan Jaksa Kejari Surakarta yang Menjadi Tersangka Suap

Kejagung Serahkan Jaksa Kejari Surakarta yang Menjadi Tersangka Suap
Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra meninggalkan ruangan usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap jaksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019). KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019 diantaranya Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta Eka Safitra, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono, dan Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana dengan barang bukti uang senilai Rp 110.870.000. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / YS Rabu, 21 Agustus 2019 | 16:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diwakili oleh Jaksa Muda Bidang Pengawasan Muhammad Yusni dan Jaksa Muda Bidang Intelejen Jan S Maringnka menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (21/8/2019).

Satriawan diketahui telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

"Kami bersama Jamintel datang ke sini dalam rangka penyerahan saudara SSL yang sudah kita lakukan pemeriksaan pengawasan dan kami berterima kasih kepada KPK yang telah bersama-sama ini membantu kami untuk pembersihan lah kepada rekan-rekan Jaksa," kata Yusni di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Meskipun telah menyandang status tersangka, Satriawan belum diberhentikan permanen oleh Kejaksaan Agung. Yusni mengatakan Satriawan akan diberhentikan permanen jika kasus yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Untuk saat ini, kata Yusni, Satriawan diberhentikan sementara dengan tetap menerima penghasilan sejumlah 50 persen dari total gaji pokok.

"Jadi kita menunggu dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan akan menerima penghasilan 50 persen dari gaji pokok, yaitu ketentuannya sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008," katanya.

Yusni berharap kasus yang menjerat Satriawan dan Jaksa Kejari Yogyakarta, Eka Safitra ini menimbulkan efek jera bagi seluruh jajaran Korps Adhyaksa. Yusni berharap tidak ada lagi aparat Kejaksaan yang bermain-main dalam menjalankan tugasnya.

"Sekali lagi mengharap inilah yang terakhir. Jangan sampai ada terulang kembali seperti ini," katanya.

Sementara itu, Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi Kejaksaan Agung yang sudah menyerahkan Satriawan untuk diproses lebih lanjut. KPK berharap koordinasi dengan Kejaksaan Agung dapat terus berjalan, terutama dalam proses penanganan kasus ini.

"Karena tim pasti membutuhkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang terkait apakah dari kejaksaan atau dari pihak lainnya. Tentu dengan koordinasi yang bagus dan komitmen yang sama bahwa kasuss ini harus dituntaskan harapannya ke depan pemeriksaan bisa baik dan lancar," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D) Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/2019).

Dalam kasus ini, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.

Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga telah menerima suap dari Gabriella sebesar Rp 221,74 juta dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka. Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Gabriella yang ditetapkan sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 



Sumber: Suara Pembaruan