Kejati DIY Kirim Surat Pemberhentian Oknum Jaksa

Kejati DIY Kirim Surat Pemberhentian Oknum Jaksa
ilustrasi suap dan KKN ( Foto: berita satu )
Fuska Sani Evani / YUD Jumat, 23 Agustus 2019 | 10:02 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DI Yogyakarta telah mengirimkan surat usulan pemecatan jaksa tersangka penerima suap Eka Safitra (ESF) Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogya juga sebagai Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Kepala Kejaksaan Tinggi DIY Erbagtyo Rohan mengatakan, Surat Pemberhentian ESF dengan tidak hormat, sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung setelah oknum jaksa tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Surat sudah dikirim, tapi belum direspon oleh Kejagung," katanya kepada wartawan di Komplek Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/8/2019).

Dijelaskan Rohan, Kejaksaan memiliki standar operasional prosedur (SOP) mengenai sanksi terhadap jaksa yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, Kejati juga masih menunggu keputusan dari Kejagung untuk pemberhentian sebagai ASN.

"Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk permohonan pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara. Prosesnya sesuai mekanisme diajukan ke Kejagung," katanya.

Namun soal desakan membubarkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), Erbagtyo Rohan mengatakan TP4D tetap dipertahankan, karena memang program Kejaksaan Agung, TP4D juga dinilai positif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di berbagai proyek pemerintah.

Hal itu terbukti, kata Rohan, dua orang dari unsur PNS yang ikut diamankan oleh KPK masing-masing Anggota Badan Layanan Pengadaan, Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan, Baskoro Ariwibowo dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogya Aki Lukman Nor Hakim, statusnya tidak dijadikan tersangka oleh KPK.

"Jadi secara instrumen, keberadaan TP4D tidak masalah. Ini hanyalah ulah oknum. Kami sudah klarifikasi empat jaksa lainnya yang turut bertugas mengawasi objek yang sama dalam TP4D di Kejari Yogya," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Sultan, TP4D tetap diperlukan, karena selama ini sudah berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur.

"Tidak semua TP4D memiliki trackrecord yang jelek. Ini kan hanya oknum. Dievaluasi ya seperti apa. Masalah seperti ini tidak terjadi lagi," kata Sultan.

Menurut Sultan, Pemda DIY dan Kejati DIY justru bersinergi. Jika ada persoalan hukum yang dihadapi DIY maka Kejati selalu membantu dan memberikan bantuan hukum.

Pemda DIY juga menandatangani MoU dengan Kejati terkait persoalam hukum baik bersifat perdata ataupun administrasi negara. "Kami minta bantuan Kejati agar ASN tudak khawatir untuk mengerjakan proyek-proyek yang dijalankan. Agar tidak melakukan penyimpangan, takut dituduh korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sebelumnya dikonsultasikan dulu," kata Sultan.

Kejati DIY Erbagtyo juga meminta maaf atas kesalahan oknum jaksa tersebut.

“Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur dan masyarakat Yogya atas sikap perbuatan salah seorang staf kami yang tercela. Kejadian ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Kami mohon maaf sebesar-besarnya,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dari pemeriksaan tidak ada masalah dengan instrument TP4D. Hal ini merupakan murni dari perbuatan oknum jaksa tersebut.

Sedang Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti yang juga menemui Gubernur DIY Kamis (22/8) mengatakan, pertemuannya dengan Sultan HB X tersebut memang terkait kasus OTT KPK yang juga sempat menyeret dua ASN di Pemkot Yogya sebagai saksi.

“Saya sowan untuk melaporkan dua hal. Beliau memberikan saya petunjuk untuk hati-hati, konsolidasi dan fokus pada pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan. Selain itu, juga memberi semangat agar jangan nglokro, takut, paranoid. Ke depan harus mengutamakan prinsip hati-hati,” kata Haryadi.

Pihaknya juga melaporkan dua ASN yang sempat diperiksa KPK sudah kembali.

“Kami juga akan menyegarkan komitmen mereka pada pakta integritas. Menciptakan suasana kondusif dan menghindari tindakan-tindakan melanggar hukum,” paparnya.

Untuk kelanjutan proyek drainase harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan inspektorat dan biro hukum KPK.

Selain itu, Haryadi juga akan mengundang dan menemui pemenang lelang proyek PT Widoro Kandang untuk kelanjutan proyek ini.

Diketahui, pekerjaan tersebut terkait dengan proyek Rehabilitasi SAH Supomo Cs dengan pagu Rp 10,89 miliar dan dalam lelang dimenangkan kontraktor yang bersangkutan dengan nilai penawaran Rp 8,3 miliar.

Sementara itu, petugas KPK, Kamis (22/8) juga mendatangi Kompleks Balai Kota Yogyakarta dan masuk ke gedung Badan Layanan Pengadaan (BLP) serta Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku tidak tahu terkait kedatangan KPK di Kompleks Balaikota, namun tetap mempersilahkan KPK untuk melakukan pekerjaannya.



Sumber: Suara Pembaruan