KPK Sampaikan Catatan Hitam 20 Capim ke Pansel

KPK Sampaikan Catatan Hitam 20 Capim ke Pansel
Ketua Panitia Seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Yenti Garnasih (atas kiri) didampingi sejumlah anggota pansel KPK bersiap menyampaikan keterangan pers tentang hasil tes psikologi capim KPK di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin 5 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Sabtu, 24 Agustus 2019 | 12:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki catatan negatif sejumlah nama dari 20 nama calon pimpinan (Capim) Jilid V yang lolos tes profile assestment atau tahap 4. Catatan berdasarkan penelusuran rekam jejak tersebut sudah disampaikan KPK kepada panitia seleksi (Pansel) sebelum pengumuman hasil profile assesment di Kementerian Sekretariat Negara pada Jumat (23/8/2019) siang.

"Kami sampaikan tadi pagi ke panitia seleksi. Jadi sebelum keputusan 20 nama itu, KPK sudah menyampaikan hasil penelusuran rekam jejak para calon pimpinan KPK yang 40 orang itu ke Panitia Seleksi tadi pagi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/8/2019) malam.

Febri mengakui dari nama-nama yang lolos 20 besar, terdapat sejumlah nama yang memiliki rekam jejak terbilang bagus. Namun, terdapat juga nama-nama yang memiliki rekam jejak negatif. Salah satunya, terkait kepatuhan melaporkan harta kekayaan. Dikatakan, 18 calon dari 20 calon yang merupakan penyelenggara negara memang seluruhnya pernah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Namun, kata Febri, untuk pelaporan periodik terutama untuk tahun 2018, hanya sembilan calon yang melaporkan hartanya secara tepat waktu.

"Jadi dari 20 itu sembilan orang yang patuh melaporkan LHKPN secara periodik, yang berasal dari unsur KPK, Polri, Kejaksaan, BPK, mantan LPSK, dekan salah satu universitas dan dari kementerian keuangan," katanya.

Sementara terdapat lima calon yang terlambat menyerahkan laporan hartanya ke KPK. Bahkan terdapat calon yang menyerahkan LHKPN sesaat menjelang proses seleksi dilakukan.

"Lima orang ini berasal dari unsur Polri, Kejaksaan dan Seskab. Dan ternyata ada dua calon yang tidak pernah melaporkan secara periodik untuk kewajiban periodik 2018 ini, yang beeasal dari unsur Polri dan karyawan BUMN," ungkapnya.

Selain kepatuhan LHKPN, Febri mengungkapkan terdapat calon yang diduga menerima gratifikasi, terdapat juga calon yang diduga pernah menghambat kerja KPK. Selain itu juga terdapat calon yang diduga melanggar kode etik dan temuan-temuan lain. Meski enggan mengungkap nama-nama calon yang memiliki catatan hitam tersebut, KPK menyayangkan hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan Lembaga Antikoupsi ini tidak dipertimbangkan Pansel sehingga nama-nama tersebut lolos untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

"Semestinya ke depan harapan KPK itu dipertimbangkan secara serius oleh Pansel dan kami harap pada proses seleksi berikutnya ada pembahasan yang jauh lebih substansial karena kami melihat dari hasil rekam jejak yang kami sampaikan tadi pagi dan kemudian dipaparkan secara langsung pada pihak Panitia Seleksi masih ada beberapa nama yang memiliki catatan-catatan yang kami pandang itu akan berisiko kalau nanti memimpin Lembaga Antikorupsi dengan segala standar etik kuat dan kewenangan yang luar biasa," tegas Febri.

Untuk itu, KPK mengajak masyarakat secara aktif mengawal proses seleksi ini. Karena hasil dari proses seleksi ini akan menentukan bagaimana KPK ke depan.

"Apakah sesuai dengan harapan publik atau untuk hal hal lain yang tidak bisa kita tebak sampai saat ini. Jadi siapa pimpinan KPK ke depan bergantung pada hasil kerja Pansel dan bergantung juga pada seberapa aktif kita mengawal proses seleksi ini," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan