Kasus Suap Proyek BHS, KPK Periksa Direktur PT Angkasa Pura II

Kasus Suap Proyek BHS, KPK Periksa Direktur PT Angkasa Pura II
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Fana Suparman / FMB Selasa, 27 Agustus 2019 | 14:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur Operasi dan Pelayanan PT Angkasa Pura II, Ituk Herarindri, Selasa (27/8/2019). Ituk akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pengerjaan Baggage Handling System (BHS) yang menyeret dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Angkasa Pura II dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) tahun 2019. Dia akan diperiksa untuk tersangka Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA (Andra Y. Agussalam)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (27/8/2019).

Selain Ituk, KPK juga memanggil satu saksi lainnya dari pihak swasta yakni, Iqbal Martin. Iqbal juga akan digali keterangannya untuk tersangka Andra Y Agussalam (AYA).

Belum diketahui apa yang akan digali penyidik terhadap kedua saksi tersebut. Diduga, KPK sedang menelisik alur pengadaan proyek BHS yang berujung suap.

Diketahui, KPK menetapkan Dirkeu PT PT AP II, Andra Y. Agussalam dan staf PT INTI (Persero) Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek BHS di PT Angkasa Pura Propertindo. Andra diduga menerima suap sekitar SGD 96.700 dari Taswin Nur untuk mengawal proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo agar digarap PT INTI.

Sebelumnya, KPK memastikan bakal terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. Dalam pengembangan tersebut tak tertutup kemungkinan KPK bakal menjerat petinggi PT AP II maupun PT INTI lainnya yang terlibat.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, dalam gelar perkara kemarin terdapat sejumlah pihak yang terindikasi terlibat. Untuk itu, Saut menyebut kasus ini masih akan terus berkembang dan menjerat pihak lain.

"Mungkin akan masih berkembang karena sampai expose kemarin itu kita masih bisa menersangkakan yang kita sebut itu," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Diyakini Saut, dalam proses penyidikan kasus ini akan banyak bukti-bukti yang diperoleh tim penyidik. Selain bukti yang diperoleh penyidik, berdasarkan pengalaman KPK selama ini, dalam proses penyidikan terdapat pihak yang akan mengungkap peran dan keterlibatan pihak lain.

"Biasanya berkembang. Makanya kita selaku dinilai lama. Nanti ada (yang mengajukan) Justice Collaborator, ada orang yang membuka terus kemudian ada lagi persidangan kita proses lagi selanjutnya. Begitu. Sama dengan kasus-kasus lain. Jadi memang artinya bagaimana kita bisa ketemu bukti yang cukup itu yang perlu waktu. Jadi mungkin forensic accounting-nya juga masih jalan lagi," katanya.

Adanya indikasi keterlibatan pihak lain ditunjukkan KPK dengan menerapkan pasal penyertaan atau Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Andra dan Tasmin. Saut menekankan, dengan menggunakan pasal tersebut, pihaknya memang telah mengantongi indikasi adanya keterlibatan pihak lain. Namun, untuk menjerat pihak lain tersebut, tergantung bukti-bukti yang diperoleh dalam pengembangan proses penyidikan.

"Itu makanya saya bilang itu nanti masih kita lihat. Ini kan baru bicara indikasi-indikasi keterangan berikutnya seperti apa, tapi kalau saya lihat dari konstruksi yang dijelaskan oleh teman-teman di penyelidikan kemarin ya bisa jadi ini berkembang," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan