Menang Gugatan, Mulan Jameela Tak Otomatis Anggota DPR

Menang Gugatan, Mulan Jameela Tak Otomatis Anggota DPR
Mulan Jameela. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 27 Agustus 2019 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Setya Indra Arifin, menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) atas sembilan gugatan perdata dari calon anggota legislatif Partai Gerindra tidak mengikat KPU RI secara langsung. Putusan tersebut, kata Setya, tidak memerintahkan KPU menetapkan Mulan Jameela cs sebagai anggota legislatif.

"Putusan itu tidak langsung memerintahkan kami (KPU) menetapkan caleg a, b, c menjadi anggota legislatif," kata Setya, Selasa (27/8/2019).

KPU, kata Setya, dalam gugatan Mulan Jameela Cs merupakan pihak yang turut tergugat. Pasalnya, KPU merupakan lembaga yang berwenang menetapkan anggota legislatif terpilih.

"Putusan ini tak langsung memerintahkan para pihak khususnya turut tergugat dalam hal ini KPU yang memiliki wewenang menetapkan calon terpilih itu," tandas dia.

Menurut Setya, KPU akan tetap menetapkan caleg terpilih sesuai hasil Pemilu 2019. Putusan PN Jaksel, kata dia hanya mengatur sengketa internal di Partai Gerindra sehingga KPU menyerahkan sepenuhnya putusan PN Jaksel tersebut kepada Partai Gerindra untuk dibahas dan mengambil langkah yang diperlukan.

"Lagi-lagi karena ini sengketa internal, bahwa yang berhak mengambil langkah-lagkah administratif untuk dalam hal DPP memandang kelayakan tertentu pada caleg, DPP menganggap caleg A yang layak, maka itu yang diputus oleh majelis," ungkap dia.

Lebih lanjut, Setya mengatakan KPU tetap menetapkan hasil pemilu sesuai mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara penetapan caleg Gerindra yang menang gugatan di PN Jaksel bisa melalui mekanisme internal partai Gerindra.

"Bisa lewat mekanisme pergantian antara waktu atau PAW. Kemudian misalnya ada anggota yang dipecat," pungkas dia.

Sebelumnya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perdata calon anggota legislatif Gerindra Mulan Jameela dan 8 caleg Gerindra lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulan Cs melakukan gugatan perdata terhadap Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra sebagai tergugat, dan KPU sebagai turut tergugat.

Dalam putusannga, hakim menyebut para tergugat Dewan Pembina Gerindra dan DPP Gerindra memiliki hak untuk menetapkan 9 caleg sebagai anggota legislatif.

"Satu, mengabulkan gugatan para penggugat. Dua, menyatakan tergugat I dan tergugat II berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing," kata Ketua Majelis Hakim, Zulkifli, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

Ketiga, hakim menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap dituntut oleh para penggugat guna memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerrindra untuk daerah pemilihan masing-masing. Keempat, hakim juga memerintahkan kepada para penggugat untuk turut dan patuh pada putusan perkara ini.

"Kelima, memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini setelah putusan ini diucapkan dan Keenam menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara Rp 762 ribu," kata Zulkifli.

Selian Mulan Jameela, terdapat 8 caleg lain y
mengajukan gugatan perdata kepada Dewan Pembina Gerindra, DPP Gerindra sebagai tergugat, dan KPU sebagai turut tergugat. Menurut mereka, Gerindra berhak untuk menetapkan mereka sebagai anggota DPR.

Kesembilan 9 caleg itu yakni:

1. Penggugat I untuk Dapil 8 DPRD Provinsi DKI Jakarta atas nama Nuraina.
2. Penggugat II untuk Dapil 1 DPRD Kota Tangerang atas nama Pontjo Prayogo SP.
3. Penggugat III untuk Dapil IV DPR RI Jawa Barat XI atas nama Mulan Jameela.
4. Penggugat IV untuk Dapil IV DPRD DKI Jakarta atas nama Adnani Taufik.
5. Penggugat V untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Adam Muhammad.
6. Penggugat VI untuk Dapil I DPR RI Sumatera Utara atas nama Siti Jamaliah.
7. Penggugat VII untuk Dapil I DPR RI Jawa Tengah atas nama Sugiono,
8. Penggugat VIII untuk Dapil I DPR RI Kalimantan Barat atas nama Katherine A. OE,
9. Penggugat IX untuk Dapil Papua, Provinsi Papua, atas nama dr. Irene.



Sumber: BeritaSatu.com