Capim KPK Ungkap Intervensi Jaksa Agung dalam Penanganan Perkara

Capim KPK Ungkap Intervensi Jaksa Agung dalam Penanganan Perkara
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng Johanis Tanak, saat memberikan keteranganpers terkait batalnya penahanan mantan Gubernur Sulteng H Aminuddin Ponulele, Palu, 4 Juni 2015 (Foto: Suara Pembaruan/John Lory)
Fana Suparman / FMB Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) melanjutkan tahapan wawancara dan uji publik para kandidat di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Pada hari ini, terdapat tujuh kandidat yang akan dicecar Pansel dan dua Panelis. Capim KPK dari Kejaksaan Agung, Johanis Tanak menjadi kandidat pertama yang menjalani wawancara dan uji publik pada hari ini.

Di hadapan Pansel, Johanis yang merupakan Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha ini sempat mengungkap adanya intervensi dari Jaksa Agung HM Prasetyo saat menangani suatu perkara.

Mulanya, anggota Pansel Capim KPK Al Araf bertanya pada Johanis mengenai adanya intervensi selama menjadi Jaksa. Menjawab hal ini, Johanis menuturkan saat menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Tengah pernah dipanggil Jaksa Agung. Peristiwa itu terjadi saat dirinya menangani perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) Bandjela Paliudju.

"Saya melihat perkara tersebut cukup bukti memenuhi unsur pidana dan saya dipanggil oleh Jaksa Agung, dan saya menghadap Jaksa Agung," tutur Johanis.

Johanis mengatakan, saat itu Jaksa Agung bertanya kepadanya mengenai sosok Bandjela. Johanis mengaku mengetahui sosok Bandjela sebagai mantan Gubernur, purnawirawan dan tokoh daerah Sulawesi Tengah.

"Kamu tahu siapa yang kamu periksa? Saya bilang tahu, dia adalah pelaku dugaan tindak pidana korupsi, Mantan Gubenur Mayor Jenderal Purnawirawan, putera daerah. Selain itu enggak ada lagi," katanya.

Kepada Johanis, Jaksa Agung kemudian mengatakan bahwa Bandjela merupakan Ketua Dewan Penasehat Partai Nasdem Sulawesi Tengah. Saat itu Johanis mengaku siap menerima arahan dari Jaksa Agung.

"Saya tinggal minta petunjuk saja ke bapak, saya katakan siap, bapak perintahkan saya hentikan, saya hentikan. Bapak perintahkan tidak ditahan, saya tidak tahan, karena bapak pimpinan tertinggi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas-tugas Kejaksaan, kami hanya pelaksanaan," kata Johanis.

Namun, saat itu, Johanis menyampaikan perkara yang terkait dengan Bandjela tersebut dapat menjadi momentum bagi Prasetyo untuk membuktikan integritas dan independensinya. Hal ini lantaran sejak dilantik sebagai Jaksa Agung, Prasetyo kerap dikritik karena memiliki latar belakang sebagai politikus Partai NasDem.

"Tapi ketika itu saya sampaikan, ketika bapak diangkat dan dilantik Jaksa Agung, bapak ini tidak layak menurut media, tidak layak jadi Jaksa Agung karena bapak diangkat, diusung dari golongan parpol Bapak, yaitu Nasdem dan yang sekarang proses ini Nasdem, mungkin ini momen yang tepat untuk bapak buktikan karena ini dari golongan partai politik," kata Johanis.

Selain Johanis, enam kandidat lain yang menjalani wawancara dan uji publik pada hari ini, yakni advokat Lili Pintauli Siregar, dosen Luthfi Jayadi Kurniawan, pensiunan jaksa Jasman Pandjaitan, hakim Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan dosen Nurul Ghufron.



Sumber: Suara Pembaruan