Negara Harus Berikan Anggaran Cukup kepada LPSK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Negara Harus Berikan Anggaran Cukup kepada LPSK

Rabu, 28 Agustus 2019 | 15:03 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR Komisi III, Masinton Pasaribu, mengingatkan agar pemerintah dapat mencukupi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mengingat, LPSK merupakan lembaga yang memiliki peranan cukup penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, utamanya dalam perlindungan saksi dan korban.

"Representasi kehadiran negara itu LPSK. Karena itu anggaran LPSK jangan dipelit-pelitin. Diyakini saja pemerintahnya. Mungkin dianggap kerjanya LPSK ini tidak kelihatan. Padahal, kerja yang senyap dilakukan LPSK," kata Masinton Pasaribu, dalam perayaan HUT LPSK ke-11 di Kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019).

Dalam kesempatan itu Masinton mengingatkan peran LPSK yang sangat penting dalam tugas melindungi saksi dan korban. Di sisi lain seharusnya negara juga menganggap penting LPSK.

"Maka dari UU 13 tahun 2006 direvisi UU 31 tahun 2014 memperkuat peran LPSK. LPSK satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang melindungi saksi dan korban," ujar Masinton.

Di DPR sendiri, dikatakan, pada prinsipnya mendukung penuh keberadaan LPSK, termasuk di bidang penganggaran. Karena itu, jika ternyata dalam perjalanannya ada pemotongan atau pengurangan anggaran LPSK, maka sebaiknya dikomunikasikan dengan pemerintah.

"Cuma saja kemarin saya lihat agak mengeluh. Prinsipnya kami support LPSK, termasuk penganggaran yang cukup. Kalau nanti ada perubahan, kita perjuangkan bersama-sama. Mudah-mudahan didukung anggaran yang memadai. Negara hukum tidak boleh pelit terhadap aparatur hukum," ujar Masinton.

Saat ini alokasi anggaran tahun 2020 LPSK hanya sebesar Rp 54 miliar. Padahal kalau melihat pada anggaran lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 anggaran yang dikucurkan melalui Sekretariat Negara berkisar antara Rp 75 miliar sampai dengan Rp 150 miliar. Penurunannya ini dapat dikatakan sangat signifikan.

Akibat adanya penurunan anggaran ini, LPSK disebut-sebut bisa menghentikan pelayanannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Mengingat, dari anggaran yang ada hanya cukup untuk belanja pegawai setiap tahun.

Di tempat yang sama, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengakui, saat ini pihaknya tengah dalam situasi dan kondisi yang prihatin karena minimnya anggaran. Namun demikian, dirinya berharap agar LPSK dapat tetap dapat menjalan fungsi dan tugasnya.

"Saat ini kami dalam situasi yang prihatin dalam sisi anggaran. Kami mohon dukungan dan doa agar LPSK bisa tetap menjalankan fungsinya kedepan," kata Hasto.

Dalam perayaan HUT ke-11 yang digelar sangat sederhana, LPSK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap turut serta dalam meningkatkan upaya perlindungan kepada saksi dan korban. Tidak hanya dari kalangan internal, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pejabat instansi dan tokoh agama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Nelayan Tewas Tenggelam Digulung Ombak Tanjung Kemuning

Perahu yang ditumpangi korban bersama dua rekannya ketika tengah mencari ikan tenggalam disapu ombak besar.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Kapolda Bali Minta Mahasiswa Unwar Ikut Menjaga KNRI

Dengan mengetahui dan mencintai nilai-nilai konsesus dasar, maka generasi muda akan bisa membentengi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman disintegrasi.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Pemuda Pancasila Undang Presiden Jokowi Buka Mubes

Mubes bakal dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2019.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Wapres: Dasari Kemajuan Bangsa dengan Iptek dan Inovasi

Hakteknas ke-24 tahun 2019 ini mengambil tema Iptek dan Inovasi Dalam Industri Kreatif 4.0.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Menpupera: Konsep Ibu Kota Baru A City in the Forest

Dalam 1,5 tahun ini pemerintah akan menyiapkan konsep desain ibu kota yang mencerminkan kota cerdas, modern dan bertaraf internasional.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Capim KPK Ungkap Intervensi Jaksa Agung dalam Penanganan Perkara

Johanis yang merupakan Direktur Tata Usaha Negara mengungkap adanya intervensi dari Jaksa Agung HM Prasetyo.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Hati-hati dengan 5 Ancaman Kejahatan Siber Ini

Grant Thornton memaparkan lima ancamanan kejahatan siber yang patut diwaspadai oleh setiap orang.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Kapolri Ajak Semua Pihak Berkomitmen Jaga Keamanan di Papua

Terkait keamanan mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar Papua, Tito menegaskan TNI-Polri menjamin keamanan mereka.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Kasus Suap Proyek BHS, KPK Periksa Direktur PT Angkasa Pura II

Pemeriksaan terhadap Djoko dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

KPK Bantah Klaim Firli soal Dugaan Pelanggaran Etik

KPK tidak pernah menyatakan apalagi memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran etik terhadap Irjen Firli.

NASIONAL | 28 Agustus 2019


TAG POPULER

# Ahmad Riza Patria


# Vaksin Pfizer


# Vaksin Nusantara


# Greysia Polii


# Lion Air



TERKINI

Perburuan Emas Olimpiade Tokyo, Lari 100 M hingga Tenis Tunggal Putra

OLAHRAGA | 27 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS