Negara Harus Berikan Anggaran Cukup kepada LPSK

Negara Harus Berikan Anggaran Cukup kepada LPSK
Sejumlah pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menandatangani pakta integritas anti korupsi, di Jakarta, Senin (19/8/2019). Sebanyak 278 pegawai LPSK secara masal dan serentak membaca serta menandatangani pakta integritas anti korupsi, sebagai upaya mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. ( Foto: ANTARA FOTO / Yulius Satria Wijaya )
Yeremia Sukoyo / JAS Rabu, 28 Agustus 2019 | 15:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR Komisi III, Masinton Pasaribu, mengingatkan agar pemerintah dapat mencukupi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mengingat, LPSK merupakan lembaga yang memiliki peranan cukup penting dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, utamanya dalam perlindungan saksi dan korban.

"Representasi kehadiran negara itu LPSK. Karena itu anggaran LPSK jangan dipelit-pelitin. Diyakini saja pemerintahnya. Mungkin dianggap kerjanya LPSK ini tidak kelihatan. Padahal, kerja yang senyap dilakukan LPSK," kata Masinton Pasaribu, dalam perayaan HUT LPSK ke-11 di Kantor LPSK, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019).

Dalam kesempatan itu Masinton mengingatkan peran LPSK yang sangat penting dalam tugas melindungi saksi dan korban. Di sisi lain seharusnya negara juga menganggap penting LPSK.

"Maka dari UU 13 tahun 2006 direvisi UU 31 tahun 2014 memperkuat peran LPSK. LPSK satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang melindungi saksi dan korban," ujar Masinton.

Di DPR sendiri, dikatakan, pada prinsipnya mendukung penuh keberadaan LPSK, termasuk di bidang penganggaran. Karena itu, jika ternyata dalam perjalanannya ada pemotongan atau pengurangan anggaran LPSK, maka sebaiknya dikomunikasikan dengan pemerintah.

"Cuma saja kemarin saya lihat agak mengeluh. Prinsipnya kami support LPSK, termasuk penganggaran yang cukup. Kalau nanti ada perubahan, kita perjuangkan bersama-sama. Mudah-mudahan didukung anggaran yang memadai. Negara hukum tidak boleh pelit terhadap aparatur hukum," ujar Masinton.

Saat ini alokasi anggaran tahun 2020 LPSK hanya sebesar Rp 54 miliar. Padahal kalau melihat pada anggaran lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 anggaran yang dikucurkan melalui Sekretariat Negara berkisar antara Rp 75 miliar sampai dengan Rp 150 miliar. Penurunannya ini dapat dikatakan sangat signifikan.

Akibat adanya penurunan anggaran ini, LPSK disebut-sebut bisa menghentikan pelayanannya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Mengingat, dari anggaran yang ada hanya cukup untuk belanja pegawai setiap tahun.

Di tempat yang sama, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengakui, saat ini pihaknya tengah dalam situasi dan kondisi yang prihatin karena minimnya anggaran. Namun demikian, dirinya berharap agar LPSK dapat tetap dapat menjalan fungsi dan tugasnya.

"Saat ini kami dalam situasi yang prihatin dalam sisi anggaran. Kami mohon dukungan dan doa agar LPSK bisa tetap menjalankan fungsinya kedepan," kata Hasto.

Dalam perayaan HUT ke-11 yang digelar sangat sederhana, LPSK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap turut serta dalam meningkatkan upaya perlindungan kepada saksi dan korban. Tidak hanya dari kalangan internal, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pejabat instansi dan tokoh agama.



Sumber: Suara Pembaruan