HMI Harap Semua Pihak Hargai Kinerja Pansel

HMI Harap Semua Pihak Hargai Kinerja Pansel
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel memimpin tes wawancara dan uji publik Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Sebanyak 20 orang capim KPK mengikuti tes tersebut. ( Foto: ANTARA FOTO )
Carlos KY Paath / FER Sabtu, 31 Agustus 2019 | 19:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengharapkan semua pihak dapat menghargai kinerja Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, pansel yang diketuai Yenti Ganarsih, sudah bekerja secara maksimal.

"Akan lebih baik jika semua pihak yang mendukung KPK bisa menghargai dan mendukung kinerja Pansel Capim KPK," demikian Bendahara Umum PB HMI, Abdul Rabbi Syahrir, dalam keterangan kepada Beritasatu.com, Sabtu (31/8/2019).

Rabbi menyatakan, pansel tidak mungkin meloloskan calon-calon pimpinan lembaga antirasuah yang diragukan kapabilitasnya. Karena, pansel diisi oleh orang-orang yang sudah teruji reputasi dan integritasnya.

"Saya pikir terlalu jauh jika sampai berprasangka bahwa Pansel Capim KPK dianggap sengaja meloloskan calon yang tidak kredibel. Karena munculnya Pansel Capim KPK juga sepengetahuan Presiden Jokowi,” ungkap Rabbi.

Menurut Rabbi, dari pengamatannya selama ini, proses seleksi sudah berjalan sangat baik, apalagi ditambah dengan wawancara yang terbuka untuk publik. Proses itu merupakan hal baru yang menunjukkan bahwa Pansel turut menyertakan publik dalam memiliki capim KPK.

"Dulu tidak pernah ada wawancara terbuka untuk publik ini. Artinya publik bisa menilai langsung seperti apa para calon komisioner KPK itu," ucap Rabbi.

Lebih lanjut, Rabbi juga meyakini bahwa Presiden Jokowi akan mendukung penuh apa pun hasil dari kerja keras Pansel Capim KPK. Termasuk soal adanya unsur polri dan kejaksaan di komisioner KPK.

Diketahui, unsur pemerintah yang punya kompetensi sebagai penyidik dan penuntut sesuai KUHAP dan diakui secara universal adalah polisi dan jaksa. Sementara pimpinan KPK dari unsur masyarakat adalah, akademisi atau anggota masyarakat lain.

"Pertanyaanya, kenapa sampai ada kelompok tertentu yang mati-matian menolak unsur pemerintah ada di KPK. Padahal Undang-Undangnya sudah jelas, ada kepentingan apa?," pungkas Rabbi.



Sumber: Suara Pembaruan